JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan. Karena itu, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 tetap kredibel maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuian. “Hal ini dikarenakan karena basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14,15, kemudian ke-16 ,” jelas Sri Mulyani kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8) .
Menkeu menguraikan, pada 2014, realisasi penerimaan pajak kira-kira Rp100 triliun di bawah yang ditagetkan di APBN-P. Sementara tahun 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp248,9 triliun. Hal ini disebabkan turunnya harga komoditas. Demikian juga dengan angka perdagangan yang merosot. “Saya mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan pajak kita lebih kecil dari yang direncanakan,” ujarnya.
Menkeu mengaku telah melaporkan kepada Presiden, Wapres dan Sidang Kabinet. Karena itu, perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBN kita menjadi kredibel. “Jadi kredibilitas, confident dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi,” tegas Sri Mulyani.
Namun demikian, Menkeu menegaskan, upaya revisi peneriman pajak ini tidak berarti seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak dikendorkan.
Justru sebaliknya, lanjut Menkeu, Presiden memintahkan agar Kementerian Keuangan terus melakukan upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan.
Terutama untuk mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan. “Oleh karena itu, tahun ini di 2016, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp219 triliun, kami perlu melakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit kita tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN,” jelas Sri Mulyani.
