PPAD: Pemerintah Pusat Harus Ikut Atasi Persoalan di Jatiluhur

10
Direktur Operasional dan Pengembangan Perum Jasa Tirta II Antonius Aris Sudjatmiko (kiri) memberikan cendera mata kepada Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darah (PPAD) Letjen (Pur) Kiki Syahnakri (kedua dari kiri) disaksikan jajaran pengurus PPAD, yakni Bambang Darmono (ketiga dari kiri), Setia Purwaka (kedua dari kanan), dan Andres Mere saat kunjungan ke Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 6 November 2018.

PURWAKARTA-Perum Jasa Tirta (PJT) II tidak bisa sendirian menghadapi persoalan pencemaran air yang saat ini terjadi di Waduk Jatiluhur. Pemerintah pusat harus ikut memikirkan persoalan pencemaran itu, karena Waduk Jatiluhur merupakan objek vital yang strategis untuk memenui kebutuhan air bagi berbagai keperluan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darah (PPAD) LEtjen (Pur) Kiki Syahnakri saat berkunjung ke Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (6/11). “Ini objek vital yang memiliki peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan air, energi, bahkan pangan bagi masyarakat,” ujar Kiki.

Dalam kunjungan itu, Kiki didampingi Ketua Badan Pengkaian PPAD Bambang Darmono, Ketua Bidang Komunikasi PPAD Setia Purwaka, dan Ketua Bidang Organisasi PPAD Andreas Mere. Kehadiran jajaran PPAD disambut Direktur Operasional dan Pengembangan PJT II Antonius Aris Sudjatmiko.

“Kewajiban moral kita untuk mengembalikan mutu air di Jatiluhur. Saya kira, apa yang sudah dilakukan PJT II sduah sangat bagus, seperti program culture based fisheries (CBF), biogas, dan pupuk kompos,” kata Kiki. 

Dikatakan, Waduk Jatiluhur memiliki peran yang sangat vital, sehingga jangan sampai salah kelola. Bayangkan, seandainya jebol, salah kelola, berapa juta orang yang hanyut danmen jadi korban tsunami dari darat,” ujarnya.

Dikatakan pula, limbah kimia di Waduk Jatiluhuru ini cukup membahayakan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Salah satu penyebabnya adalah banyakan keramba jaring apung (KJA).

Jika pemerintah pusat tidak ikut mengelola Jatiluhir, maka akan banyak daerah yang terancam krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Oleh karena itu, Kiki mengingatkan, manajemen krisis yang sedang dihadapi PJT II dalam mengelola kualitas air Jatiluhur harus menapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Fungsi Jatiluhur untuk ketahanan air, pangan, dan energi sangat luar biasa. Vital luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan bagaimana manajemen Waduk Jatiuhur ini. Tidak bisa diserahkan kepada PJT II semata, tetapi juga perlu bantuan berbagai instansi lain, terutama untuk mengubah kultur masyarakat,” tuturnya.

Dalam waktu cepat, kata Kiki, PPAD akan membantu mengeliminasi kemungkinan risiko terkait masalah di Jatiluhur. PPAD akan memberikan masukan kepada PJT II dalam menghadapi persoalan keramba ikan yang telah jauh melebihi ambang batas.

“Bagian dari pekerjaan itu adalah penyadaran masyarakat itu. Ini tidak mudah dan perlu waktu yang cukup panjang. Masyarakat harus disadarkan bahwa kualitas air yang bagi di Jatiluhur ini bisa meningkatkan perekonomian mereka,” ujarnya.

Masalah utama yang perlu diperhatikan, kata Kiki, soal kultur masyarakat terhadap kelestarian lingkungan mereka. “Pandangan masyarakat terhadap sungai di Jawa, termasuk Jawa Barat, berbeda dengan di Papua. Masyarakat di Jawa menganggap sungai sekadar halaman belakang, sehingga mereka sering membuang limbah dan sampah di sungai. Sementara, masyarakat Papua menganggap sungai sebagai sumber penghidupan mereka, sehingga harus dijaga kelestariannya,” kata Kiki.   

Sementara Direktur Operasional dan Pengembangan PJT II Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, pencemaran yang terjadi di Waduk Jatiluhur membuat kadar H2S air di sangat sangat tinggi. Hal itu membuat tingkat korosifitas juga sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah sisa pakan ikan yang tidak termakan, yang jumlahnya bisa ratusan ton per hari.

Saat ini, ujarnya, ada lebih dari 30.000 keramba jaring apung (KJA), padahal kapasitas yang memadai hanya sekitar 2.500 KJA. “Ini jauh di atas kemampuan danau untuk menerima pengotoran yang terjadi. Apalagi, saat musim kemarau, di mana tinggi muka air susut. Air kurang tetapi pengotoran sama, sehingga tingkat kontaminasi air juga sangat tinggi,” ujarnya.

Salah satu dampak korosifitas yang tinggi itu adalah peralatan di waduk, terutama di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang cepat mengalami kerusakan. Aris pun memperlihatkan gambar-gambar pipa dan tembok di instalasi PLTA yang rusak akibat korosifitas itu.

Sedangkan, Bambang Darmono mengapresiasi langkah PJT II yag bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kementerian kelautan dan perikanan (KKP). Kerja sama PJT II dan KKP, terutama untuk mengembangkan sistem ikan tangkap (culture base fisheries.CBF) dapat mengurangi dampak pencemaran air di Jatiluhur.

“Masalah yang dihadapi Jatiluhur sekarang sangat penting dan harus segera dicarikan solusi. Kalau Jatiluhur bermasalah, industri di Bekasi, Cikarang, dan Karawang bisa berdampak pula,” ujarnya.

Dia menyarankan perlunya dilakukan penelitian yang mendalam tentang kultur masyarakat. Perlu juga data yang akurat tentang jumlah warga lokal yang memiliki keramba di Jatiluhur agar penanganan masalahnya tepat sasaran.