Oleh: Emrus Sihombing
Ketika memaparkan anggaran pertahanan di Komisi I DPR-RI, Senin kemarin,11 November 2019, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menunjukkan kepiawaiannya merespon pandangan dan atau pertanyaan dari para anggota dewan.
Dalam rapat tersebut salah satu anggota dewan dari FPDI Perjuangan, Effendi Simbolon meminta agar Menhan menjelaskan anggaran pertahanan.
Namun, Prabowo mengatakan, rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
Respon Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES yang meminta uraian aggaran pertahanan.
Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parleman.
Menurut saya, penolakan Menhan ini sangat tepat sekali.
Alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN kita, saya mendukung pandangan Menhan agar dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI.
Sebab, sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi “konsumsi” publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Karena itu, teman-teman anggota legislatif harus menyadari bahwa rincian alokasi angggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan itu sendiri.
Kalapun ada suatu negara membuka anggaran pertahanannya di website yang dapat diakses oleh publik, itu pasti disengaja sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka.
Tidak ada perilaku politik pertahanan yang tidak direncanakan. Semua by design.
Sekali lagi saya mau katakan, jika ada negara secara terang benderang menyampaikan anggaran pertahanannya ke ruang publik, itu dipastikan sebagai bagian dari strategi pertahanan itu sendiri.
Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang petahanan.
Karena itu, ketika Menhan menolak pembahasan rincian anggaran pertahanan dalam sidang terbuka, suatu hal yang sangat strategis dalam manajemen pertahanan di negeri ini.
Sebaliknya, jika Prabowo tergiring atas pandangan ES, masalahnya akan lain dalam konteks pengelolaan petahanan di negara kita dan sekaligus bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang sangat tidak produktif di ruang publik, alias “gorengan” politik.
Untuk itu, dalam konteks perbebatan di komisi satu tersebut, saya sangat mengapresiasi Menhan, Prabowo Subianto.
Untuk itu, saya mengucapkan selamat buat Menhan kita, Prabowo Subianto, sembari saya juga menyarankan agar tetap senantiasa membaca “permainan” politik yang terkandung pada setiap pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh para aktor politik di parlemen.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner di Jakarta
