JAKARTA-Permainan kartel pada pengelolaan daging sapi impor akan kembali menggagalkan swasembada daging di 2014. Hal ini berkaitan pula dengan adanya penumpukan daging sapi di Australia yang siap masuk ke Indonesia. “Swasembada daging di 2014 akan gagal lagi. Kita tidak akan bisa mencapai swasembada kalau gelontoran daging impor yang kencang dimainkan oleh importir,” kata Ketua Umum DPP Himpunan Peternak Indonesia (HPI), Rudy Prayitno di Gedung DPR Jakarta, Kamis (7/2).
Pada dasarnya, kata Rudy, ketersediaan daging di Indonesia masih memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. “Kalau pun kita kekurangan daging sapi, bisa saja beralih ke ikan, unggas atau pun domba. Jadi, jangan menjadi alasan bagi pemerintah untuk memaksakan daging sapi masuk ke Indonesia,” paparnya.
Menurut Rudy, derasnya aliran impor daging sapi ke Indonesia tidak terlepas dari besarnya jumlah sapi potong dengan bobot di atas 3,5 kwintal di Australia. Karena tingginya permintaan dari importir Indonesia, jelas dia, peternak di Australia memotong sapi untuk di ekspor. “Padahal persyaratan di Indonesia, sapi impor hanya boleh masuk dengan bobot di bawah 3,5 kwintal,” ucap Rudy.
Rudy menegaskan, sejauh ini Indonesia masuk ke dalam target ekspor Australia dengan kuota terbesar. “Sementara, kuota impor kita di sini dimainkan oleh importir,” kata Rudy usai diusir dari ruang rapat Komisi IV DPR karena dinilai tidak beretika dalam penyampaian masukannya dengan menyebut anggota Dewan dengan sapaan “saudara” yang dibarengi intonasi lantang.
Lebih lanjut Rudy menjelaskan, bakal gagalnya swasembada daging juga diakibatkan oleh tidak berjalannya program penundaan pemotongan sapi produktif. “Sapi-sapi produktif tidak boleh dipotong. Sebagai penggantinya, setiap ekor sapi pemerintah memberikan stimulan dana kepada pemilik sebesar Rp800.000. Ini merupakan salah satu program untuk mencapai swasembada,” terangnya.
Namun demikian, jelas dia, tingginya jumlah impor yang juga dipermainkan oleh importir, pada akhirnya memaksa para peternak untuk memotong sapi produktif. “Sekarang ini, ada bisnis sapi yang menggiurkan. Harga daging sapi sedang mahal. Peternak memilih untuk memotong sapi produktif agar mendaptkan keuntungan lebih,” katanya.
Sementara itu ditempat yang sama, Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) berharap bisa mendapatkan 10 persen dari kuota impor sebesar 8.000 ton. Permintaan ini tidak terlepas dari keinginan asosiasi untuk menekan harga jual daging sapi di pasar.
“Kami meminta 10 persen dari 40 persen kuota impor daging beku. Jadi diharapkan importir besar hanya bisa mendapatkan 30 persen kuota impor. Kalau ini bisa bejalan, kenaikan harga daging sapi bisa ditekan,” kata Ketua Umum Apdasi, Dadang Iskandar.
Menurut Dadang, sepanjang 2013 pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton. Sebesar 40 persen merupakan kuota untuk daging beku dan selebihnya berupa sapi hidup. “Kami minta segera dilaksanakan impor sapi trading untuk normalisasi harga sapi potong,” tegasnya.
Terkait dengan tata kelola daging di pasaran, Dadang mengatakan, dalam satu hari tercatat ada 1.300 ekor sapi per hari yang masuk. Namun, lanjut dia, berdasarkan pemantauan Apdasi, sapi-sapi tersebut tidak masuk ke rumah pemotongan hewan (RPH). “Ini yang menyebabkan harga daging naik, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan daging. Sudah ada kecurangan dalam pendistribusiannya,” ucapnya.
Dadang menjamin, pemberlakuan impor sapi trading dengan Apdasi mendapatkan kuota impor daging beku sebanyak 10 persen, maka harga daging sapi bisa kembali berada di angka Rp70.000 per kilogram. “Selain itu, kami juga meminta agar pemerintah mencabut kebijakan pembelian sapi lokal sebesar 10 persen oleh pengusaha besar. Ini kebijakan yang keliru,” tegas Dadang.
Dia menjelaskan, kewajiban bagi pengusaha besar untuk membeli 10 persen daging sapi lokal justru menguntungkan bagi mereka. “Bahkan, mereka juga mau membeli 100 persen daging sapi lokal. Pedagang kecil akan semakin kesulitan untuk mendapatkan daging,” ucap Dadang
