Predikat WTP Anggaran DPR, Sekjen Baru Diminta Pertahankan

57

JAKARTA-Pimpinan  DPR RI berharap Sekjen DPR RI yang baru dapat memperbaiki kinerja DPR RI secara kelembagaan. Hingga saat ini, salah satu persoalan yang masih menjadi persoalan bagi DPR adalah mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap isu korupsi di DPR.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai pelantikan Sekjen DPR RI, Achmad Djuned yang menggantikan Winantuningtyastiti karena memasuki masa pensiun di Ruang Pustakaloka,  Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen  Jakarta,  Kamis (23/3) kemarin. Pelantikan dipimpin langsung Ketua DPR Setya Novanto.     “Belum pernah ada, sejak 15 tahun terakhir survei yang mencatat DPR dengan ranking terbaik berkaitan dengan pemberantasan korupsi,” kata Taufik Kurniawan.

Kendati demikian, Taufik mengakui persoalan ini bukanlah tanggungjawab dari seorang Sekjen. Sebab, diakuinya DPR yang menjadi epicentrum politik nasional posisinya harus mendapatkan sorotan publik. “Lima tahun lalu ketika saya masih di pimpinan DPR juga sama, dan surveinya nggak ada yang memposisikan DPR bagus. Bahkan sepanjang sejarah republik ini. Itu kita terima dengan kesabaran hati,” imbuhnya.

Berkaitan dengan persepsi publik tersebut, Taufik mengakui pimpinan dan anggota DPR serta Kesetjenan DPR tidak dapat bekerja bekerja sendiri tanpa dukungan dari media massa. “Tapi tentunya kami akan berusaha akan menjadi yang terbaik dalam kaitan dengan hasil survei,” katanya.

Sementara itu, Sekjen DPR RI yang baru dilantik Achmad Djuned mengatakan sebenarnya sejak enam tahun lalu, kinerja DPR secara kelembagaan selalu dinilai baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor negara.  “Berkaitan dengan WTP (wajar tanpa pengecualian dari BPK) , kita sudah 6 tahun, tahun 2009 zamannya ibu Nining sebagai Sekjen kita mulai mendapatkan WTP dan diteruskan dengan Sekjen selanjutnya ibu Winantunningtiastiti. Mudah-mudahan juga kami bisa,” kata Djuned.

Dengan predikat itu, kata  Djuned, sebenarnya dari sisi pengelolaan anggaran Kesetjenan DPR sudah memperhatikan syarat-syarat dalam sebuah pengelolaan anggaran negara yang transparan dan kredibel.

Djuned mengatakan ke depan, pihak Kesetjenan DPR membutuhkan kecepatan tinggi untuk mendukung kinerja anggota dewan. Karena  2019 merupakan tahun politik menghadapi Pemilu Serentak 2019. “Kami siap untuk dikritisi tetapi kami berkeinginan untuk diskusi bagaimana untuk memajukan sekretariat bersama-sama,” kata Djuned.