MEDAN-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi 65% jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota atau sekitar 195 juta orang pada 2025.
“Kita proyeksikan pada 2025 dengan jumlah desa kita yang mencapai 78 ribu desa, kurang lebih 65 % jumlah penduduk kita akan tinggal di desa,” kata Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas, Hayu Parasati di Medan.
Menurut Hayu, terjadinya pergeseran penduduk secara luar biasa itu terjadi akibat kemandekan perekonomian di pedesaan.
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di desa jauh tertinggal dibandingkan perkotaan dan memaksa masyarakat desa untuk berangkat menuju perkotaan demi melanjutkan hidup.
“Ironisnya, bukan kotanya yang bergeser dan bertambah, tetapi hanya masyarakatnya. Berdasarkan pengamatan kita kondisi ini terjadi akibat ketimpangan perekonomian,” jelasnya.
Lebih jauh kata Hayu, saat ini belum ada data yang secara pasti menunjukkan jika ketimpangan itu terjadi.
Namun, bila dibandingkan antara kabupaten dan kota, tingkat PDRB-nya sangat timpang.
Kondisi ini, tambah Hayu, semakin dilematis karena kemandekan perekonomian yang ada di desa justru menjadi berkah bagi masyarakat kota yang dieksploitasi secara luas secara SDA dan SDM.
“Kemandekan ekonomi bukan karena desa ditinggalkan oleh institusi perekonomian,” ungkapnya.
Diakui Hayu, saat ini industri perbankan dan koperasi tumbuh bak jamur di musim hujan.
“Bank dan Koperasi akan makin banyak tumbuh. Kredit modal kerja juga akan tumbuh signifikan. Akan tetapi, bunga yang tinggi membuat masyarakat tak berkemampuan. Lalu kita proyeksikan pula, kredit-kredit tersebut akan diarahkan ke konsumtif, karena institusi perekonomian kan membutuhkan ekspansi,” tambahnya.
Hayu menuturkan, kondisi ini bukan tak terantisipasi oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur fundamental sudah dilakukan.
Namun, dia menegaskan, masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengaksesnya.
“Seperti pendidikan, sebenarnya kita bukan kekurangan sekolah. Pendidikan ini kan fundamental perubahan tetapi faktanya, masyarakat di pedesaan tidak bisa mengaksesnya. Itu terlihat dari angka penerima manfaat sekolah yang terbilang rendah. Nah makanya itu kita tengah meminta pemerintah khususnya di daerah untuk merubah paradigma,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana membantah penyediaan fasilitas kesehatan masih kurang.
Bahkan fasilitas kesehatan itu sesuai dengan yang direncanakan pemerintah.
Hanya saja, pertumbuhan permintaan akan fasilitas kesehatan masih lebih besar dari fasilitas yang tersedia sendiri.
“Ini mulai terasa supply side, karena demandnya (permintaannya) naik. Itu konstan di supply (penyediaan) karena demandnya naik,” ujarnya.
Armida juga menegaskan, penyediaan fasilitas kesehatan jangan hanya dilihat dari jumlahnya saja secara fisik tetapi juga harus dipahami bersama peningkatan fasilitas kesehatan yang saat ini tengah diupayakan pemerintah yaitu mutu dari fasilitas kesehatan.
“Coverage Jamkesmas sudah meningkat dan kelas menengah juga meningkat jadi demand meningkat sehingga tuntutan kualitas juga meningkat,” pungkasnya.
