Presiden: Ada 30-34 Lokasi Pembangunan Listrik Yang Mangkrak

14
Presiden Joko Widodo

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan kelistrikan, baik lewat percepatan dengan mobile power plant (MPP) maupun lewat kapal akan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang masih kurang pasokanya sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi.

Presiden mengaku sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan di beberapa provinsi, seperti di Bangka Belitung, di Aceh, di Kalimantan Barat, di Gorontalo, di NTB, di Bali. “Dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas tentang percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6).

Sedangkan untuk daerah-daerah yang sudah tercukupi meskipun juga masih sedikit, Presiden meminta dikalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya. Hal ini perlu diantisipasi dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada, termasuk juga permintaan-permintaan, baik dari masyarakat dan  industry.  “Kemudian untuk yang daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan,  kita mulai untuk penggunaan konversi ke energi baru terbarukan,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti banyaknya proyek-proyek yang berhenti. Berdasarkan perhitungan, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak sudah mencapai dan 30 – 34 lokasi.“Sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan, ini juga agar segera diselesaikan,” kata Presiden.

Presiden lalu menunjuk contoh pembangunan kelistrikan di Kalimantan Barat, yang sudah berhenti 7 – 8 tahun. Padahal telah menghabiskan anggaran Rp 1,5 triliun. Demikian juga di Gorontalo, sudah dibangun sejak 2007, 2 X 25 juga baru 47 % sudah berhenti.

Terhadap proyek-proyek tersebut, menurut  Presiden, tentu saja perlu sebuah keputusan dilanjutkan atau dibiarkan. “Ini sekali lagi ini uang negara, ini aset-aset kita. Kalau diteruskan tentu saja harus ada sebuah cut out terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kejelasan ini dicek, sehingga nanti kita memutuskan ke depan itu menjadi jelas, sudah berapa yang habis disitu, kemudian akan apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, Presiden Jokowi meminta agar swasta diberikan peran yang lebih, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai, terutama energi baru terbarukan.

“Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, yang micro hydro berikan prioritas, karena disitu sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik,” tutur Presiden.