Presiden: Banyak DAK Tersandera Lobi Politik

Presiden: Banyak DAK Tersandera Lobi Politik

0
BERBAGI

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses penganggaran yang efektif dan tepat sasaran, termasuk didalamnya proses alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu, pola maupun tradisi lama penganggaran yang tidak berdasarkan pada prioritas atau kebutuhan harus ditinggalkan. Namun, kenyataannya justru ditemukan praktik tawar menawar di daerah karena termuat unsur lobi politis di dalamnya. Akibatnya, penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa di kas daerah yang tidak sedikit.  “Saya juga tidak ingin ada lagi yang namanya tawar-menawar, lobi-lobi untuk masalah DAK ini. Dan untuk menjamin bahwa DAK ini tepat sasaran, saya juga minta baik yang namanya proposal maupun laporan penggunaan DAK ini harus memuat informasi tentang hasil dari pemanfaatan DAK untuk memudahkan manajemen pengawasan kita,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas tentang masalah Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kantor Presiden, Rabu (11/5).

Presiden meminta agar proses alokasi DAK harus transparan dengan mempublikasikan perubahan alokasi dana di dalam, baik persiapan maupun di dalam perubahan-perubahannya. Ini penting karena selama ini sisa DAK di kas daerah yang tidak sedikit.

Presiden Jokowi memberikan contoh di bidang pendidikan dialokasikan Rp10,4 triliun, realisasi hanya Rp 2,6 triliun. Kemudian di kesehatan, dialokasikan Rp1,9 triliun, realisasi Rp619 miliar. Di bidang Pertanian, ada alokasi DAK 6,1 triliun, realisasi 3,9 triliun dan di kementerian atau bidang bidang lainnya juga kejadiannya seperti ini. “Ini kalau kita lihat ada sebuah mekanisme yang perlu diluruskan, perlu diperbaiki, perlu dibenahi,” tegas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar teknis pembenahan dan tata kelola DAK ini diperbaiki dengan me-reform tata cara alokasi serta manajemen pengawasan alokasi DAK. “Artinya kalau kita sudah menganggarkan, pelaksanaan, pengawasan itu harus diikuti. Jangan sampai nanti pada akhir tahun tahu-tahu hanya rampung 30%, tahu-tahu hanya rampung 10%. Ini menjadi uang yang nangkring di daerah akan semakin banyak lagi,”  jelasnya.

Presiden menyampaikan jika kriteria alokasi DAK harus money follows program, bukan money follows function. Dan penentuan alokasi DAK ditentukan bersama-sama, oleh Kementerian Keuangan, oleh Kementerian Bappenas, dan oleh Kementerian teknis yang berkaitan dengan alokasi-alokasi tersebut.

Fokus

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta agar pemerintah daerah dalam membelanjakan APBD-nya fokus pada kegiatan yang produktif dengan dukungan dana yang memadai sehingga belanja APBD tidak diecer atau dibagi rata untuk semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Kalau dibagi rata atau diecer-ecer tidak akan ada baunya, apalagi rasanya,” tuturnya.

Presiden meminta agar belanja APBD dilakukan secara fokus. Ia mencontohkan tahun pertama pada kegiatan fisik pembangunan jalan. Menurut dia, dengan pengawasan yang baik proyek itu pasti akan jadi.

Tahun kedua misalnya pembangunan pasar, tahun ketiga pembangunan sekolah. “Dengan fokus maka dana APBD akan menjadi barang yang bermanfaat yang ada bau dan rasanya,” katanya.

Presiden mengingatkan sistem perencanaan saat ini sudah bukan money follow function tapi money follow program. “Misal APBD suatu daerah Rp10 triliun maka dana itu harus dialokasikan secara terfokus pada program prioritas, bukan dibagi rata,” terangnya.

Jokowi juga meminta agar daerah fokus membangun brand atau deferensiasi berdasar program prioritasnya. “Saya contohkan ada satu kota di AS yang sudah super fokus di olah raga yaitu Sunny Land. Sumsel dan Palembang juga sudah mengarah ke kota olahraga,” katanya.

Menurut Presiden, semakin ke depan, kota yang fokus akan memenangkan persaingan karena sudah efisien.

Ia menyebutkan di Indonesia banyak kota budaya, namun masih terlalu umum, belum ada yang diangkat secara khusus. “Misal Jogja kekuatan lukis ya lukis, Solo tari ya di tari, sehingga jadi brand. Kota budaya sekarang terlalu luas. Misalnya Ambon dan Bitung di Sulut bisa mengarah ke kota ikan,” pungkasnya