JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengakui banyak pihak yang menyangsikan keberhasilan program pemerintah menyediakan listrik 35.000 Mega Watt (MW) dan transmisi 46.000 kilometer dalam waktu 5 tahun akan tercapai. Sebab, logikanya sampai 70 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 53 ribu MW. “Ini angka 35.000 MW itu bukanlah target, melainkan kebutuhan yang harus diisi secepatnya,” kata Presiden Jokowi saat menerima Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).
Menurut Presiden, kebutuhan listrik ini sangat penting agar industri nasional berkembang. Selain itu, penyediaan listrik yang cukup membuat usaha-usaha kecil, usaha mikro-menengah yang ada di kampung, yang ada di desa juga ikut berkembang. Oleh karena itu, Presiden menegaskan akan memangkas perizinan sekaligus menghapus perda-perda yang memang menghambat investasi. “Jadi saya sampaikan kepada menteri. Dengan cara apapun ini harus bisa diselesaikan. Kalau biasa kerja satu shift ya sekarang kerja 3 shift. Kalau kerja 3 shift kan, 5 tahun kali 3, 15 tahun artinya dikerjakan siang malam,” kata Presiden Jokowi saat menerima Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).
Sampai saat ini jelas Presiden, akhir Desember, yang sudah ditandatangani ada 17.300 MW. Beberapa diantaranya, sudah dikunjunginya.
Namun Presiden mengingatkan, bahwa proyek listrik 35 ribu MW ini adalah pekerjaan besar. Karena itu, Presiden mengaku akan sangat senang sekali kalau yang 35.000 MW ini semua anggota dari APEI dan AKLI bisa semuanya terlibat dalam proyeknya. “Nanti, setelah ini rampung juga dalam mendistribusikannya ke rumah tangga, industri, ke hotel, dan lain-lain. Siapa sih yang bisa melakukan itu? Ya enggak ada yang lain, ya Bapak/Ibu semuanya. Masa PLN mau nyambungin sendiri kan enggak mungkin,” tutur Presiden Jokowi.
Saat menerima Pengurus AKLI dan APEI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri ESDM Sudirman Said.
