Presiden Dorong Kampanye Makan Ikan Sebagai Pengganti Daging

Presiden Dorong Kampanye Makan Ikan Sebagai Pengganti Daging

0
BERBAGI
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mendorong jajaran kementerian terkait untuk mulai mengkampanyekan memakan ikan sebagai pengganti daging. Alasannya, jenis makanan yang berasal dari ikan itu tidak ada halal haram.  “Semua ikan adalah halal. Dengan demikian, kampanye untuk memakan ikan ini akan dilakukan untuk pengganti daging,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usia mengikuti rapat terbatas tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan serta Pembangunan Industri Perikanan dan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6).

Dalam itu ujar Pramono,  Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menko Maritim untuk mengkoordinasikan kebijakan penguatan kelautan, terutama yang berkaitan dengan industri perikanan yang implementatif. Karena itu, policy yang dibuat haruslah sederhana sehingga bisa dijalankan sesegera mungkin.“Menko Maritim diberikan waktu sampai dengan bulan Juli agar kebijakan yang implementatif itu bisa segera dibuat,” terang Pramono.

Adapun mengenai pemberantasan penyelundupan melalui laut, jelasnya, Presiden menekankan perlunya koordinasi antara Kapolri,  Panglima TNI, Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Tentunya apa yang tidak dilakukan oleh Ibu Menteri KKP untuk illegal fishing tetap akan dilanjutkan dan pemerintah memberikan dukungan. Presiden dan Wakil Presiden memberikan dukungan penuh terhadap hal tersebut,” tegas Pramono.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan nilai tukar nelayan dalam satu tahun terakhirsangat bagus. “Nilai tukar nelayan di awal pemerintahan Pak Jokowi ini cuma 102 sekarang sudah di 110, bahkan di Bitung sudah 111,” tambah Susi.

Mengenai deregulasi, lanjut Susi, surat edaran sudah dibuat pada 7 November  2014 bahwa kapal-kapal kecil nelayan itu dibebaskan dari keharusan membuat izin-izin layar, SLO dan  sebagainya. “Untuk izin angkut dari wilayah tangkap ke pelabuhan juga sudah saya relaksasi dan buka sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tetapi kebijakan untuk kapal asing ilegal destructive fishing yaitu pakai bom dan lain sebagainya itu tetap harus kita tegakkan,” pungkas Susi.