TIONGKOK-Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara anggota G-20 untuk menghapus semua bentuk kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif, karena kebijakan tersebut justru merugikan negara-negara berkembang. Apalagi, banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang.”Kami menyerukan negara-negara G-20 untuk menghapus seluruh hambatan perdagangan bebas. Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota,” ujar Presiden Jokowi pada sesi ketiga KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, RRT, Senin (5/9).
Presiden mengatakan perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, sistem perdagangan multilateral yang ada saat ini harus diperkuat. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar pelaku usaha sektor Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.
Di Indonesia sendiri, lanjut Presiden, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Bahkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air. “UMKM berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif,” tuturnya.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pemimpin negara itu, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia. Presiden Jokowi pun menawarkan sejumlah kebijakan ekonomi kepada negara-negara anggota G-20 ini. “Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah,” pungkas Presiden.
