JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan rendahnya harga minyak dunia harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola sektor energi serta menata kembali sektor migas dari hulu sampai hilir secara simultan. “Rendahnya harga minyak juga bisa menjadi peluang untuk membangun ketahanan dan kedaulatan energi untuk memperkuat cadangan penyangga energi,” ujaar Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional, di kantor presiden, Jakarta, Rabu (22/6). Sidang Paripurna ini membahas Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Presiden menegaskan, Indonesia tidak bisa lagi menunda-nunda program energi baru terbarukan (ETB). Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan harus dipercepat 5 kali lipat pada tahun 2025 agar pembangunan energi baru terbarukan mencapai 23%. “Tidak boleh ada ego sektoral, dan pengembangan energi baru terbarukan merupakan komitmen kita bersama, komitmen nasional kita. Saya minta rencana umum energi nasional harus mendorong secara agresif perkembangan energi bersih dan konservasi energi,” tegas Presiden.
Terkait RUEN, Presiden Jokowi mengemukakan, REUN merupakan arah dan peta jalan pembangunan energi sampai tahun 2050. Karena itu, sudah saatnya perencanaan pembangunan nasional di sektor energi dilakukan lebih komprehensif dan memiliki visi jangka panjang.
Selain itu tuturnya, REUN harus menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan stakeholder bersinergi melaksanakan komitmen pembangunan energi nasional ke depan. “Saya minta, rencana umum energi nasional dapat menjawab permasalahan energi saat dan mendata serta dapat mengantisipasi perkembangan energi global,” kata Presiden Jokowi.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan energi bukan hanya sebagai komoditas namun harus digunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Implikasinya banyak, implikasinya pada insentif fiskal, pada kemampuan industri dalam negeri dan sebagainya,” kata Sudirman.
Sudirman mengatakan RUEN juga menetapkan pembangunan energi berbasis baru-terbarukan harus terus diperkuat dengan target 23% pada 2025 dapat tercapai. Kemudian, hal selanjutnya yang diatur dalam RUEN adalah upaya-upaya pembangunan infrastruktur energi dan konservasi energi.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Zuli Hendriyanto Indonesia Energi Monitoring (INDERING) menilai masalah energi di Indonesia cukup serius, karena laju permintaan energi di dalam maupun di luar negeri semakin meningkat. Bahkan Indonesia bisa mengalami krisis energi jika tidak bisa menemukan solusi untuk menjaga ketahanan energi nasional. “Saya kira, memang akan perlu pengembangan energi baru terbarukan (EBT),” ujarnya.
Saat ini kata dia kebutuhan energi semakin meningkat. Sementara energi seperti Minyak Bumi dan Batubara suatu saat tidak akan bisa mencukupi kebutuhan Rakyat. “Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi terbarukan, salah satunya yaitu bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Energi terbarukan biofuel dapat diperbarui dan dapat memperkuat ketersediaan bahan bakar. Selain itu biofuel juga ramah lingkungan sehingga bisa meningkatkan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia,” pungkasnya
