Presiden Jokowi Diingatkan Soal Kenaikan TDL

Wednesday 10 May 2017, 1 : 40 pm

JAKARTA-Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) adalah sinyal tanda bahaya untuk rezim Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kenaikan TDL yang dilakukan pemerintah ini, membuat rakyat menjerit karena daya beli menurun. “Semua mengeluh dan marah. Ada berita soal rakyat bunuh diri karena tak mampu membayar listrik,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah ketika menerima pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal yang melakukan aksi demonstrasi di depan  Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Menyikapi kenaikan TDL ini, Fahri mengatakan bahwa DPR akan serius menyelesaian masalah ini. Sedang, kepada kawan-kawan buruh, dirinya menyampaikan beberapa hal yang salah satunya, menawarkan satu langkah bersama antara buruh dengan DPR. “Langkah bersama itu berupa keseriusan kita untuk memiliki database dasar hidup buruh dan berbagai masalahnya agar menjadi dasar advokasi DPR RI,” ucapnya.

Disamping itu, kata Fahri, harus pula memiliki alert system yang menjadi acuan buruh. Sebab dia menilai, pemerintah gagal atau sukses selama ini, tidak ada ukurannya. “Problemnya, buruh kalau tidak demonstrasi tidak dianggap ada, tambahnya.

Terkait hak angket yang diusulkan oleh buruh, menurut Fahri itu bisa diberlakukan kalau ada dugaan pelanggaran Undang-Undang.
“Kawan-kawan buruh dan tim kajian DPR harus kerjasama dan harus lebih dalam lagi mengkaji soal sumber kesalahan pemerintah ini,” katanya.

Ketika diterima Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra), KSPI menyampaikan beberapa permasalahan. Pertama, sekitar 19 juta pelanggan listrik PLN dengan pengguna golongan 900 VA mengalami kenaikan 30 % dari harga semula.

Kedua, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) membuat beban hidup rakyat semakin meningkat dan daya beli menurun. Ketiga, listrik dasar (900 VA) merupakan salah satu dari 60 (enampuluh) item dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) rakyat kecil. “Harusnya tidak boleh naik,” kata Ketua Umum KSPI Said Iqbal.

Keempat, rakyat mulai mengeluh karena pasokan BBM di berbagai titik miskin di Indonesia juga mulai dibatasi. “Dan yang terakhir, kenaikan tarif dasar listrik yang ketiga kali sejak rezim Jokowi dan dinaikkan tepat pada 1 Mei 2017 adalah kado paling pahit Jokowi untuk buruh dan rakyat miskin,” tegas Iqbal.

KSPI juga menyampaikan pernyataan sikapnya; satu, mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan menambah pasokan BBM; kedua, KSPI mendesak DPR RI untuk membentuk Pansus listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat miskin. ***

Don't Miss

Rupiah Berpotensi Melemah Lagi, Akibat Sentimen Negatif

JAKARTA-Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada

Fantastis, Harga Sewa Kantor Mewah OJK Sebesar Rp 790 Miliar

JAKARTA- Alokasi anggaran sewa gedung untuk kantor Otoritas Jasa Keuangan