Presiden Jokowi Minta Proyek Desa Tidak Dikontrakkan

Presiden Jokowi Minta Proyek Desa Tidak Dikontrakkan

0
BERBAGI
Presiden Jokowi, didampingi Ibu Negara Iriana, saat membuka PKB ke-38 di Monumen Puputan, Denpasar Bali, Sabtu (11/6).

JAKARTA-Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp40 triliun, atau naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun sebelumnya untuk mengatasi kesenjangan (gap) social di tanah air. Untuk itu, dana tersebut dipergunakan secara tepat agar membuat perputaran ekonomi di desa menjadi lebih baik. “Ini dalam rangka agar supaya desa-desa bisa berkembang sehingga beliau mengharapkan proyek-proyek di desa itu jangan dikontrakkan tetapi betul-betul swadaya, swakelola, dan justru merekrut pekerja dari kalangan miskin yang selama ini nganggur, sehingga betul-betul perputaran ekonomi di desa itu lebih baik,” kata Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua Umum Pengurus Besar Matla’ul Anwar (MA) Ahmad Sadeli Karim seusai bersama sejumlah pengurusnya di Istana Merdeka, Senin (13/6).

Presiden menegaskan, masalah kemiskinan saat ini sudah rawan sehingga perlu dihadapi dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar MA berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia ini.

“Saya meminta agar sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Mathla’ul Anwar mengajarkan keahlian, misalnya sekolah kejuruan teknik. Sehingga masalah pengangguran yang erat dengan permasalahan kemiskinan bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Mathla’ul Anwar Ahmad Sadeli Karim menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan hingga masa jabatan berakhir. “Kami mendukung pemerintahan Joko Widodo sampai masa jabatan beliau berakhir, dan kami konsisten bahwa tetap akan mengoreksi pemerintah kalau memang menyimpang dari konstitusi,” kata Ahmad.

Mathla’ul Anwar, lanjutnya, juga mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan, dan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Kita ingin pemerintah fokus terhadap bagaimana bangsa ini bisa bersaing. Dengan pendidikan yang baik sehingga kita tidak menjadi mangsa pasar pekerja dari ASEAN di luar Indonesia tetapi kita bisa bekerja sendiri dan bekerja dengan apa yang kita butuhkan,” ujarnya.

Terkait Palestina, Mathla’ul Anwar mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Konflik yang terjadi di Palestina bukan persoalan agama tetapi konflik kemanusiaan. Untuk itu, Mathla’ul Anwar meminta pemerintah untuk secara aktif dan proaktif mendukung kemerdekaan Palestina.”Menyangkut isu komunisme, sebagai ormas Islam, kami sangat prihatin. Kita mohon kepada pemerintah untuk tegas menghadapi isu komunisme ini,” pungkasnya.