JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar subsidi listrik dikalkulasi secara hati-hati dan cermat agar dalam penerapannya betul-betul tepat sasaran.“Pastikan, yang dapat subsidi yang rumah tangganya betul-betul tidak mampu, yang miskin, yang rumah tangga yang rentan miskin,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas tentang percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6).
Untuk itu, Presiden meminta data penerima subsidi listrik ini tervalidasi dengan baik. Hal ini penting agar sasaran subsidi menyasar masyarakat yang berhak mendapatkannya. “Jangan ada sampai nanti perbedaan data sehingga keputusannya menjadi keliru,” pesannya.
Menurut Presiden, validasi data penerima sangat penting agar subsidi harus tepat sasaran. Pemerintah juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35.000 MW yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah dan DPR RI telah sepakat subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 sebesar Rp 50,66 triliun. Jumlah itu lebih rendah Rp 6,5 triliun dari yang diusulkan di RAPBN 2016 sebesar Rp 57,18 triliun, serta mengalami kenaikan 12,28 triliun dari APBN 2016 yang dipatok Rp 38,38 triliun.
Subsidi listrik sebesar Rp 50,66 triliun tersebut terdiri dari kebutuhan subsidi tahun berjalan, dengan penyesuaian pelanggan PLN golongan R1 (Rumah Tangga 1) dengan daya 900 Volt Ampere (VA) sebesar Rp 38,38 triliun, dan pembayaran kekurangan tahun 2014 (audited) untuk penundaan tarif adjustment sebesar Rp 12,28 triliun.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirut PLN Sofyan Basyir.
