Presiden Larang Menteri Minta Tambahan Anggaran Langsung ke Komisi DPR

30
Presiden Joko Widodo

JAKARTA-Presiden Joko Widodo melarang Kementerian-Lembaga (K/L) meminta tambahan anggaran secara langsung ke Komisi DPR. Karena itu, semua usulan  tambahan anggaran harus dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme pemerintah. “Sekali lagi, tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR. Harus melalui koordinasi dengan kita, dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak, anggaran kita buyar lagi,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017, di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Menurut Presiden, pembahasan anggaran K/L di komisi pun hanya sampai program. “Sekali lagi saya ingatkan, hanya sampai program, tidak sampai pada satuan tiga. Kalau nggak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan di sana satuan tiga. Ndak ada,” tegasnya.

Terkait masalah pembahasan RAPBN Tahun 2017, Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengelolanya dan membahasnya dengan baik bersama DPR-RI.

Untuk itu, semua kementerian dan lembaga diminta untuk fokus menyelesaikan pembahasan anggaran 2017 di komisi dan badan anggaran (Banggar) DPR. “Harus tepat waktu, sesuai yang telah kita tetapkan,” tegasnya.

Presiden meminta agar diantisipasi dan prioritaskan APBN 2017 untuk menampung peluncuran proyek atau kegiatan yang mendesak, terutama yang mengalami penundaan di tahun 2016. “Ini penting agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas,” pungkasnya.

Rapat terbatas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017 antara lain diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.