Presiden Minta Belanja Subsidi Harus Efektif Mengatasi Ketimpangan

Presiden Minta Belanja Subsidi Harus Efektif Mengatasi Ketimpangan

18
0
BERBAGI
Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan jurnalis usai meninjau Program PMT, Senin (19/9)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus semakin efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.  Karena itu, alokasinya harus diperbaikisecara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembiayaan sampai dengan sistem penyalurannya. “Agar  belanja subsidi dan bansos tersebut betul-betul tepat sasaran maka perlu perbaikan,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai penganggaran subsidi dalam APBN, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9).

Belanja subsidi dalam APBN-P 2016 mencapai Rp177,8 triliun atau kurang lebih 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dari total anggaran subsidi itu, Rp94,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi atau 53 persen, dan sisanya Rp83,4 triliun atau 47 persen untuk subsidi non energi. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan belanja bantuan sosial APBN-P 2016 sebesar Rp59 triliun dan Rp47 triliun untuk Dana Desa.

Presiden memberi contoh, pada 2015 pemerintah telah mengambil keputusan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke belanja subsidi yang lebih tepat sasaran. Tahun 2016 alokasi subsidi bunga kredit program melalui peningkatan dari Rp1,9 triliun  pada 2015 menjadi Rp15,8 triliun

Subsidi itu, berupa subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat dan bunga kredit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menunjukkan bahwa pengalihan subsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus mendukung kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. “Agar lebih efektif lagi, saya minta agar antara subsidi, Bansos (bantuan sosial), Dana Desa, dan belanja K/L dan dana transfer ke daerah dapat direncanakan lebih terpadu, lebih terintegrasi, tidak tersebar, dan juga tidak tumpang tindih,”pinta Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, dana Bansos dan subsidi berbasis individu, keluarga, rumah tangga, dan atau usaha, dapat dikombinasikan dengan Dana Desa atau dana lainnya yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral. “Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan Bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin berdaya, dan tidak justru menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak justru menimbulkan ketergantungan,” tutur Presiden.

Karena itu, Presiden menekankan agar dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial, mempertimbangkan pula aspek kesinambungan fiskal. “Saya juga menekankan agar ketepatan sasaran penerimaan manfaat harus menjadi perhatian utama, sehingga perbaikan database penerima manfaat, dan segera realisasi penggunaan identitas tunggal. Ini penting sekali,” tegas Presiden.

Terkait subsidi dan Bansos, Presiden mengingatkan bahwa  dalam rapat terbatas pada April 2016 lalu, dirinya telah memerintahkan agar semua bantuan sosial diberikan dalam bentuk non tunai melalui perbankan, melalui banking system dan diintegrasikan dalam satu kartu. “Sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke masyarakat penerima manfaat,” pungkasnya.