JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar momentum kondisi perekonomian 2016 yang sudah mulai keliatan cukup baik harus dijaga dan ditingkatkan. “Pertumbuhan ekonomi nantinya di kuartal kedua, ketiga, dan keempat, kita ingin lebih baik, sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan dampak dari tax amnesty,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8) sore.
Dalam rapat membahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 itu, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar jajaran kementerian Kabinet Kerja menjaga dan terus mengendalikan inflasi, sehingga bisa berdampak menekan kemiskinan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden Jokowi mengatakan, inflasi pada bulan Juli 2016 sebesar 0,69%. Angka ini merupakan inflasi terendah jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir sejak 2012. “Ini harus kita jaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan agar dilihat setiap jam, setiap hari, dipantau terus sehingga inflasi betul-betul bisa kita kendalikan,” pinta Presiden.
Sementara terkait asumsi-asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017, Presiden menegaskan, harus dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian dan memperhatikan juga situasi serta kondisi perekonomian global, karena Pemerintah harus mengkalkulasi potensi pengaruh global dalam ekonomi domestik. “Lemahnya aktivitas ekonomi di Tiongkok misalnya, lemahnya harga komoditas, serta juga adanya risiko-risiko penyesuaian suku bunga The Fed ini harus kita pantau terus,” kata Presiden memberi contoh.
Presiden juga meminta agar momentum amnesty pajak, harus digunakan momentum ini sebaik-baiknya. “Kita pergunakan sebaik-baiknya dengan amnesty pajak ini kita ingin memperluas sekaligus memperbaiki basis data yang valid yang terintegrasi yang komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita,” ujarnya.
