Presiden Minta Mendagri Hapus 3000 Perda Bermasalah

Presiden Minta Mendagri Hapus 3000 Perda Bermasalah

25
0
BERBAGI
Presiden Jokowi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, di UMY Yogyakarta, Senin (23/5)

YOGYAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah selambat-lambatnya Juli mendatang.  “Tidak usah pakai dikaji, tidak usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kabupaten Bantul, DIY, Senin (23/5).

Hingga saat ini jelas Presiden, negara ini  mempunyai 42 ribu aturan, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan juga Perda.

Jumlah peraturan ini terlampau banyak sehingga perlu direvisi atau disederhanakan. “Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara yang lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita,” tutur Presiden.

Menurutnya, penyederhanaan terhadap 42.000 peraturan itu harus dilakukan secara cermat. “Kalau kira-kira menambah ruwet, menambah panjang masalah, merepotkan, agar dipilih dihapus. Setelah direvisi, tidak perlu menerbitkan undang-undang yang baru sehingga mempercepat laju pembangunan kita,” terang Presiden Jokowi.

Dalam acara yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden Jokowi mengemukakan, ada tiga hal yang harus dilakukan agar mengejar ketertinggalan dari negara lain. Diantaranya, Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Kedua,  deregulasi besar-besaran, dan pembangunan sumberdaya manusia. “Dan Ketiga, fokus konsentrasi ada di sana,” tuturnya.

Presiden juga menekankan, untuk menjadi bangsa pemenang maka bangsa Indonesia harus bersatu. Persatuan adalah modal sosial untuk membawa kapal besar ini memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan. “Jangan mau kita di adu domba, jangan mau kita dipecah-belah untuk kepentingan yang sempit, untuk kepentingan yang sebetulnya tidak produktif bangsa kita,” tegas Presiden Jokowi.