Presiden Minta Paket Kebijakan XII Jalan di Lapangan

Presiden Minta Paket Kebijakan XII Jalan di Lapangan

19
0
BERBAGI
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat Rapat Terbatas di Jakarta, Senin (9/5)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para menteri mengimplementasi Paket Kebijakan XII agar benar-benar jalan di lapangan. Hal ini penting dalam rangka mengejar peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) berada pada level 40 dunia. “Saya minta langkah-langkah perbaikan dalam Paket Kebijakan XII  betul-betul jalan di lapangan, dan betul-betul berubah secara nyata. Jangan sampai hanya di tertulisnya, tapi lapangannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan,” tegas Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Penilaian Standar and Poor dan Ease of Doing Business, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5).

Seperti diketahui, pada 28 April lalu, pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan XII yang fokusnya memangkas sejumlah izin, sejumlah prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha, terutama untuk pengusaha-pengusaha pemula.

Langkah-langkah perbaikan itu diperlukan agar peringkat kemudahan berbisnis bisa diturunkan dari peringkat yang sekarang adalah sudah 109 menjadi peringkat yang ke-40. “Paket Kebijakan XII adalah paket kebijakan yang besar dan penting dalam sebuah cakupan yang luas mencakup 10 indikator tingkat kemudahan berusaha. Dan dari 10 indikator tersebut, jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pemangkasan aturan ini hampir separuh. Karena itu, Presiden berharap agar dalam prakteknya, harus betul-betul ini diikuti bersama. Terutama dalam implementasi di lapangan.

Begitu pula dengan perizinan, lanjut Presiden, yang sebelumnya berjumlah 9 izin dipotong menjadi 6 izin. Dari sisi waktu, yang sebelumnya 1.566 hari, dengan paket kebijakan ini dipersingkat menjadi 132 hari. Namun Presiden mengakui, perhitungan total waktu itu,  belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator  resolving insolvency karena belum ada praktek dari peraturan baru yang diterbitkan.

Presiden lantas menunjuk contoh pembuatan PT (Perseroan Terbatas). Misalnya mengenai hari dan biaya masih belum. Kemudian yang berkaitan dengan sertifikat tanah juga hari dan biaya juga belum. “Ini agar diikuti di lapangannya. Dan perbaikan perubahan juga harus sampai ke daerah,” pinta Presiden.

Sebelumnya, Presiden juga menitipkan ke bupati-bupati untuk menindaklanjuti apa yang telah dilakukan di Paket Kebijakan XII itu. Presiden berharap semuanya, tindak lanjut apa yang sudah dilakukan nanti di lapangannya sudah bisa diikuti.

“Meskipun survei ini nantinya hanya terbatas pada provinsi DKI Jakarta dan kota Surabaya, Pemerintah menginginkan ini nanti bisa bergerak secara nasional. Memang yang dicek, yang disurvei hanya 2 kota ini. Tapi kebijakan ini berlaku secara nasional. Dan langkah-langkah perbaikan bukan hanya menyangkut peringkat kemudahan berusaha, tapi kita harus mencapai predikat investment grade rating atau layak investasi,” tutur Presiden.

Menurutnya, Indonesia harus mendapatkan peringkat layak investasi agar memperluas akses Indonesia ke pasar keuangan internasional dengan biaya perolehan dana cost of fund yang tentu saja lebih rendah. “Juga biaya dana pasar internasional korporasi yang juga lebih murah, meningkatkan persepsi positif Indonesia, yang artinya mendorong peningkatan arus modal masuk, arus uang masuk, arus investasi masuk ke Indonesia,” tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi minta dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek institusional, ekonomi eksternal, fiskal dan moneter sehingga kita betul-betul mencapai pada grade layak investasi.