Presiden Minta RAPBN 2018 Disusun Lebih Optimistis Demi Pertumbuhan 6,1%

Presiden Minta RAPBN 2018 Disusun Lebih Optimistis Demi Pertumbuhan 6,1%

0
BERBAGI
Presiden Jokowi menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 disusun dengan semangat optimisme, meski tetap harus realistis dan kredibel. “Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga sudah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018, menjadi kira-kira 5,4%-6,1%,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018, serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3).

Untuk itu, tegas Presiden, semua Kementerian harus kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret. “Saya kira ini harus ditekankan pada yang ada di bawah kita, agar tidak bekerja rutinitas, tidak bekerja yang monoton, tidak bekerja linier, tidak bekerja bussines as ussuall,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, yang juga harus diperhatikan adalah meningkatkan rasio perpajakan terhadap Produc Domestic Brutto (PDB) menjadi sekitar 11%.

Terkait RAPBN 2018 itu, Presiden menekan pentingnya penajaman program prioritas, sehingga setiap program itu betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Untuk Presiden Jokowi meminta agar tidak hanya bergantung kepada investasi karena kapasitas fiskal yang terbatas.

Apalagi, sumber-sumber investasi di tahun 2017-2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, peran Capital Expenditure-nya BUMN harus betul-betul ditingkatkan. Sehingga ini akan betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Sekali lagi saya ulangi, kalau ada swasta yang masuk serahkan saja kepada swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk, sudah,” tegas Presiden Jokowi.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menperin Airlangga Hartarto, Mentan Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.