JAKARTA-Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional. Caranya, menginjeksi sector usaha rakyat ini dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, realisasi kreditnya masih sangat kecil meski suku bunganya telah dipangkas. Untuk itu, perlu langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan penyaluran KUR.
Presiden Joko Widodo berharap agar dalam 3 (tiga) bulan ke depan, yaitu bulan Oktober, November, Desember ini ada langkah-terobosan yang penting sehingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah betul-betul bisa mendapatkan permodalan. “Pelaku usaha kecil, usaha mikro menengah ini harus dilindungi dan diperkuat sehingga mempunyai daya saing,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas masalah KUR, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/10).
Ratas tentang KUR itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pertanian Arman Sulaiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Menurut Presiden Jokowi, pada tahun 2015, pemerintah menganggarkan kurang lebih Rp 30 triliun untuk KUR yang bisa disalurkan pada usaha-usaha mikro, dan bunganya telah diturunkan dari 22% menjadi 12%. Tahun depan, kata Presiden Jokowi, diharapkan nantinya bunga KUR itu bisa turun menjadi 9%, dengan ruang yang lebih besar lagi yaitu Rp 90 triliun. “Tetapi dalam waktu yang pendek ini, saya ingin yang Rp 30 triliun itu bisa betul-betul bersih bisa disalurkan sehingga bisa memperkuat, melindungi usaha-usaha mikro kita, dan juga bisa menggerakkan ekonomi yang ada di bawah,” pinta Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi meminta semua menteri, semua bank berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sehingga ada kelonggaran dalam relaksasi aturan dalam rangka mendukung program KUR itu.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Anak Gede Ngurah Puspayoga, pemerintah akhirnya merevisi target penyaluran KUR hanya sebesar Rp 20 triliun hingga akhir tahun 2015. Angka ini turun dari target pemerintah sebelumnya yang optimistis penyaluran mencapai Rp 30 triliun hingga akhir tahun ini. Revisi tersebut akibat dari distribusi KUR yang terlambat. “Target akhir 2015 ini dari bank pelaksana adalah antara Rp 19 triliun-20 triliun. Sampai saat ini BRI sudah Rp 3,5 triliun. Para pelaku KUR itu sangat optimistis antara Rp 19 triliun-20 triliun,” ujarnya.
Dia menjelaskan, target tersebut dianggap paling realistis karena penyaluran KUR sendiri oleh tiga bank yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri baru dilakukan pada akhir Agustus sehingga belum berjalan maksimal. “Karena memang pelaksanaan KUR ini baru akhir Agustus, September sampai akhir Desember dengan target realistis tiga bank antara Rp19 triliun sampai Rp20 triliun sampai dengan rapat tadi,” lanjutnya.
Selain itu, kendala lainnya lantaran lembaga keuangan di daerah seperti bank pembangunan daerah (BPD) juga masih mengalami hambatan dalam penyalurannya. “Laporan dari bank pelaksana, baik BRI, BNI, maupun Mandiri, itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Asnawi (Dirut BNI), jadi target yang Rp 28 triliun, karena BPD belum masuk targetnya antara Rp19 sampai Rp20 triliun, itu sangat realistis ya,” katanya.
Meski demikian, lanjut Puspayoga, pemerintah akan terus berupaya agar penyaluran KUR ini maksimal sehingga lebih banyak UKM yang mendapatkan manfaat dari kredit ini. “Tentunya pelaksana KUR itu masih melakukan relaksasi dalam pemberian dana KUR itu kepada masyarakat untuk kepentingan yang lebih produktif,” pungkasnya.
