JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan pagu indikatif untuk anggaran tahun 2017 benar-benar realistis. “Tidak usah terlalu optimistis tapi realistis. Kalkulasi ekonomi benar-benar bisa dilihat dan dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Pagu Indikatif Tahun 2017, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).
Presiden berharap agar pagu indikatif 2017 disusun secara konsisten dengan pendekatan money follow program. Konsekuesinya, dalam alokasi ke Kementerian dan lembaga harus fokus pada program-program prioritas dan tidak bisa lagi merata kemana-mana. “Untuk melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah, di pinggiran, di perbatasan, di desa, yang memperkuat penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara wilayah maka anggaran harus disusun secara cermat,” tuturnya.
Sementara terkait belanja operasional dan belanja modal non infrastruktur di setiap Kementerian/Lembaga, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya efisiensi dengan penajaman nomenklatur belanja.
Adapun mengenai desentralisasi fiskal dengan transfer ke daerah dan dana desa, menurut Presiden, kenaikannya lebih besar dari kenaikan belanja kementerian/lembaga. “Juga hati-hati masalah pengalokasian subsidi harus betul-betul tepat sasaran, dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat penting sekali,” pesan Presiden Jokowi seraya menyebutkan, peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dan di luar transfer ke daerah.
Presiden juga mengingatkan agar memperhatikan pemasukan negara. Saat ini, sektor pajak merupakan tulang punggung anggaran negara. Dengan demikian, tax ratio betul-betul harus optimal. Karena itu, tax base atau dasar pengenaan pajak juga harus diperluas, dan juga meningkatkan law enforcement atau penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan. “Semoga rakyat betul-betul mendapatkan manfaat dan merasakan manfaat dari dana yang dialokasikan di APBN,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pemerintah sudah tidak bisa menunda lagi reformasi peningkatan pelayanan publik di dalam situasi kompetisi dan situasi persaingan antar negara dalam merebut investasi sekarang ini. “Saya kira ini adalah langkah-langkah yang sangat cepat yang kita lakukan, tetapi banyak hal, banyak tempat yang harus juga kita perbaiki yang berkaitan dengan kecepatan, kepastian waktu, efisiensi biaya, kemudahan pelayanan, dan hal-hal yang terutama yang berkaitan dengan perizinan,” terangnya.
Menurutnya, masih banyak masalah yang berkaitan dengan pelayanan imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), sertifikasi tanah, SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), Akte Kelahiran, serta Akte Nikah. “Saya kira dari atas sampai ke bawah, dari hulu sampai ke hilir semuanya harus segera kita selesaikan. Terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, tidak ingin lagi mendengar keluhan-keluhan rakyat mengenai pelayanan publik yang berkaitan dengan lamanya pelayanan, dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya. “Saya kira semuanya ini harus hilang. Kurangi sebesar-besarnya, dan hilang. Kemudian praktek-praktek percaloan, pungli, dsb juga harus hilang,” tegasnya.
Presiden menyampaikan akan dibentuk tim khusus untuk mencari data-data mengenai ini, tempatnya maupun yang berkaitan dengan praktek-praktek tersebut.
Semua pelayanan, Jokowi menambahkan, harus berbasis pada elektronik agar gampang diakses dari manapun, cepat, dan kepastian biaya jelas. Karena apapun lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi.
Harapan Presiden, dengan sistem data informasi identifikasi kependudukan yang tunggal, terintegrasi, dan bisa diakses secara online, nantinya tidak diperlukan lagi nantinya banyak kartu, cukup dengan satu kartu saja. (GAM/ABD)
