JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para Kiai/Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2). Silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah antara ulama dan umaro serta membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keumatan.
“Insyaallah negara ini akan tetap adem-ayem, tenteram, dingin, sejuk karena saya meyakini apabila para ulama sudah memberi tausiyah dan wejangan pada umatnya, pada santrinya, inilah yang selalu dijadikan panutan,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi berita-berita fitnah, hoaks, yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di negara tetangga lainnya.
“Ini juga terjadi di negara-negara lain karena adanya keterbukaan media sosial. Kalau dulu koran bisa diedit, bisa di koreksi oleh redaktur oleh redaksi, sekarang semua masyarakat, individu, pribadi-pribadi bisa membuat opini koran sendiri-sendiri, ini bedanya,” terang Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mencontohkan misalnya Perdana Menteri Malaysia, Sultan Brunei, Perdana Menteri di Eropa dan Timur Tengah juga mengeluhkan hal yang sama mengenai penyebaran isu-isu hoaks melalui media sosial yang tidak dapat dihambat dan dilarang.
Menurut Presiden, hal penting di antaranya adalah bagaimana membentengi pribadi-pribadi yang ada di negara ini dengan sebuah budi pekerti yang baik, karakter keislaman yang baik, karakter ke-Indonesiaan yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan nila-nilai agama yang baik.
“Saya kira bentengnya seperti itu. Bukan dilarang, bukan di blok karena itu justru makin membuat lebih besar lagi, membuat kalau dalam istilah medsos malah lebih viral lagi. Dan repotnya memang negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik,” ujarnya seraya menyampaikan bahwa ada agenda pemilihan bupati/wali kota, gubernur, dan presiden.
Tahun yang lalu, sambung Presiden, ada 171 pilkada, sebelumnya 101 pilkada.
“Jumlah yang tidak sedikit inilah saya kira yang juga mempengaruhi situasi politik yang ada di tanah air, baik di pusat, baik di Jawa maupun di daerah, baik di luar di Pulau Jawa,” tambahnya.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kematangan dan kedewasaan semua pihak dalam berpolitik itu sudah matang, karena yang namanya fitnah dan hoaks tidak menyebabkan masalah.
“Problemnya memang kita memang tahapan proses menuju ke sebuah kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Sehingga, seringkali berita-berita fitnah itu sangat mengguncangkan masyarakat, sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya,” ujar Presiden seraya memberi contoh mengenai isu PKI dan kriminalisasi terhadap ulama yang menyerang dirinya.
Presiden mengaku bicara apa adanya dan setelah empat tahun baru sekarang dirinya menjawab tuduhan tersebut. “Hampir saya ini sudah empat setengah tahun diam dan sabar saja. Enggak pernah jawab, komentar. Tetapi sekarang saya perlu jawab. Menjawab itu bukan marah loh ya, menjawab. Tolong dibedakan,” jelas Presiden.
Ambil Alih Freeport
Mengenai isu antek asing, Presiden menjawab bahwa selama memerintah, Blok Mahakam dan Blok Rokan yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan luar negeri saat ini telah dikelola oleh Pertamina.
“Alhamdulilah tahun kemarin juga sudah dimenangkan oleh pertamina, Alhamdulilah. Enggak mudah, kalau mudah sudah dari dulu diambil alih. Jawaban saya ya gampang saja. Terus pertanyaan saya, antek asingnya di mana? Terakhir, akhir tahun 2018 kemarin, alhamdulilah yang namanya Freeport yang sudah dikelola, dikuasai oleh yang namanya Freeport McMoran, dari Amerika Serikat,” tegas Presiden seraya ditambahkan bahwa di tambang tersebut masih memiliki kandungan tembaga yang banyak dan miliki nilai hingga 2.400 triliun.
Untuk proses ambil alih Freeport ini, Presiden mengaku bukan persoalan mudah karena jika mudah tentunya hal itu telah dilakukan sejak dahulu.
“Jadi terus antek asingnya di mana pertanyaan saya, ini jangan politik bolak-balik. Politik dibolak dibalik hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ini 4 tahun kita lakukan ini, bukan barang mudah, bukan pekerjaan mudah, bukan negosiasi yang mudah,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara bercerita bahwa menteri yang menjalankan juga bertanya apakah perintah yang disampaikan telah dihitung dan dikalkulasi risikonya.
“Kalau saya memerintahkan sesuatu, sudah saya hitung, sudah saya kalkulasi, dan risiko-risiko yang ada menjadi tanggungan saya. Saya sampaikan itu,” tegasnya.
Saat menangani masalah Freeport ini, Presiden mengaku banyak yang tidak suka dirinya namun terus dihadapi.
“Saya memang tidak banyak ngomong sebelum berhasil saya diam saja. Karena tahu-tahu sudah negosiasi, tahu-tahu kebalik kita enggak dapat, malu juga kita. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya tidak berani ngomong selama 4 tahun karena ini bukan sesuatu yang mudah,” ujar Presiden menceritakan
