JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum agar tidak memberikan toleransi bagi siapapun yang menjadi pelaku maupun backing penyelundupan di Indonesia. Pasalnya, kegiatan illegal itu menimbulkan kerugian serius bagi negara. “Tindak tegas aparat yang bermain, yang membackup, yang menjadi backing penyelundupan. Karena kita tahu kalau penyelundupan ini tidak bisa kita kurangi, orang akan malas berproduksi, orang akan malas berinvestasi. Ini kerugian besar yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, semua harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mengenai masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6).
Rapat Terbatas ini antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri KKP Susi Pusjiastuti, Mentan Amran Sulaiman, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, dan Mendag Thomas Lembong.
Presiden meyakini, peta kerawanan penyelundupan sudah diketahui aparat pemerintah. Sekarang kuncinya adalah di aksi pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Dengan demikian, ruang gerak penyelundupan harus dibatasi. “Saya kira nanti wilayah yang paling besar dan rawan penyelundupan betul-betul harus dijaga, betul-betul harus diawasi, patroli harus terus dilakukan di daerah-daerah di wilayah itu,” pintanya.
Presiden juga mengingatkan agar persoalan yang berkaitan dengan penjagaan wilayah perbatasan maupun pintu masuk penyelundupan khususnya jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan, harus bisa dilakukan pencegahan.
Untuk itu, Presiden mengatakan pentingnya patrol bersama. Utamanya, di titik-titik yang rawan, seperti di wilayah Sumatera “Seluruh jajaran yang ada, seluruh aparat yang ada, TNI, Polri, Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) harus bersama-sama, kompak, bersinergi agar pengawasan wilayah-wilayah yang rawan penyelundupan itu bisa kita betul-betul awasi dan kita tertibkan,” tegas Presiden.
