JAKARTA-Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia memperlihatkan trend positif, ketimpangan ekonomi antar masyarakat maupun wilayah masih tetap mengangga. Hal ini disebakan distibusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Untuk itu, pemerintah terus berusaha memangkas gap atau jurang ekonomi antara masyarakat.
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya mengatasi masalah kemiskinan dan juga ketimpangan, baik ketimpangan antar warga maupun ketimpangan antar daerah. Salah satu bentuknya, membuat program penanggulangan secara terpadu dan terintegrasi, “Saya ingin agar semua kebijakan, semua program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ini betul-betul dijalankan secara terpadu, terintegrasi antar kementerian, juga dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bulog,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas masalah kemiskinan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3).
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Presiden menyebut, ada dua pokok persoalan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dan kedua, masalah yang berkaitan dengan harga beras. “Untuk itu, kedua persoalan pokok ini harus betul-betul menjadi perhatian kita,” tutur Presiden.
Menurut Presiden, ketidakstabilan harga pangan membawa efek domino yang sangat besar. Salah satu efeknya yakni akan dengan mudah akan menghilangkan semua dampak positif program-program yang telah dilakukan dalam ranka upaya l pengentasan kemiskinan.
Karena itu, Presiden meminta agar program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus dipastikan terdistribusi tepat sasaran. “Saya ingin laporan bahwa seluruh kartu itu nanti harus tuntas pada bulan April yang akan datang,” ujarnya.
Demikian juga dengan program dana desa. Program ini harus bermanfaat untuk rakyat desa dan dikerjakan dilakukan padat karya, sehingga ini akan memberikan daya beli kenaikan daya beli di rakyat di desa. “Begitu juga dengan perbankan, yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Presiden memuji penyerapan dari KUR yang bunganya sekarang ini hanya 9% itu dipasarkan dengan baik, sehingga masyarakat sekarang tahu betul bahwa bunga itu hanya 9 persen. “Saya kira bahwa serapan sampai sekarang nanti saya juga ingin laporan sudah berapa persen. Tetapi yang saya ikuti sudah, sudah, uangnya sudah banyak yang keluar,” ungkapnya.
Presiden kembali menegaskan mengenai pentingnya terintegrasi, terpadu sehingga semua yang berkaitan dengan data-data betul-betul terverifikasi dan tervalidasi. “Sehingga semua yang berkaitan dengan pemberian bantuan bantuan juga bisa tepat sasaran. Dan pengawasan, pemantauan program betul-betul lapangannya dikuasai sehingga pelaksanaan di lapangan nantinya bisa kita pantau, kita awasi,” pungkasnya.
