JAKARTA-Perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut B Panjaitan untuk mencari kuburan massal korban genosida 65, merupakan bentuk kritik atas kinerja bawahannya. Hal tersebit harus dimaknai sebagai ikhtiar presiden untuk memulai kerja pengungkapan kebenaran atas peristiwa itu. “Saya kira, printah ini sebagai respons Jokowi atas pernyataan Luhut sebelumnya yang mendahului Jokowi dengan menyatakan bahwa negara tidak akan pernah meminta maaf sekaligus menyangkal adanya kuburan massal serta ribuan korban dalam peristiwa 65,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi Jakarta, Sabtu (30/4).
Menututnya, perintah Jokowi harus dimaknai sebagai ikhtiar presiden untuk memulai kerja pengungkapan kebenaran atas peristiwa itu. Hal ini sekaligus kritik keras kepada Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Menkopolhukam, yang tidak pernah menyajikan data kepada Presiden Jokowi. Padahal data itu tersebar di banyak tempat.
Dia menjelaskan, upaya mencari data adalah tugas menyusun langkah sehingga data dari berbagai sumber bisa dihimpun, divalidasi sehingga menghasilkan rekomendasi strategis. “Setelah proses pengungkapan kebenaran dilakukan barulah pemerintah menetapkan langkah pemulihan korban, penyelesaian berkeadilan dan memperkuat kebijakan pencegahan atas peristiwa serupa di masa yang akan datang,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengungkapan kebenaran haruslah dilakukan oleh komite/komisi yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden serta memastikan adanya mekanisme partisipatif dari berbagai pihak terutama korban dan keluarga korban.
Sebelumnya. Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.
Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pascatahun 1965 silam. “Presiden tadi memberitahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya,” ujar Luhut usai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4)
