JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengakui, peringkat ease of doing business masih jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Karena itu, perbaikan kemudahan berusaha ini mutlak dilakukan agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. “Singapura jelas nomor 1, Malaysia nomor 18, bandingkan dengan Thailand nomor 49, Indonesia nomor 109, jauh sekali,” kata Presiden Jokowi saat membuka Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI, di Hotel Rafles, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).
Oleh sebab itu, Presiden meminta Menko Perekonomian agar tahun depan peringkat investasi dapat berada pada rangking 40 dunia. “Prosesnya dan step yang seperti apa silakan dibicarakan. Tapi saya minta (rangking) 40,” tegas Presiden.
Presiden menegaskan, kementerian mana yang menyulitkan langsung diobrak-abrik. “Perbaiki dulu, jangan diganti kan kemarin baru diganti,” kata Presiden Jokowi yang disambut tawa sejumlah peserta silaturahmi.
Presiden mengatakan, perbaikan aturan investasi ini memang dilakukan secara besar-besaran demi mengejar peringkat kemudahan berusaha yang sudah jelas jauh tertinggal dengan negara Asia lainnya. “Jadi, yang diperlukan bukan hanya perbaikan kecil-kecil. Harus obrak-abrik betul itu. Kalau bawahan enggak siap ganti, dirjen enggak siap ganti, direktur enggak siap ganti. Saya sudah perintah seperti itu,” papar Presiden Jokowi.
Menurutnya, jika tidak perbaikan terkait kemudahan maka Indonesia tetap akan berada pada posisi sekarang dan akan ditinggal oleh Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand.
Presiden menegaskan, Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang besar serta SDM yang tidak kalah dengan negara-negara tersebut. “Jangan kita masuk kepada keragu-raguan, takut menghadapi persaingan. Begitu kita masuk pasti kita menang tapi kita masih sering ragu-ragu, sering takut,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Presiden, investor yang ingin masuk ke Indonesia makin banyak sekali. Namun kecepatan perizinan berusaha belum mendukung untuk menuju percepatan pertumbuhan ekonomi. “Kecepatan itu yang belum meskipun sudah ada paket yang ke-13,” tegas Presiden Jokowi.
