Presiden: Tax Amnesty Menuju Pembaharuan Total Perpajakan

30
Presiden Joko Widodo

TIONGKOK-Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia.  Karena itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP),  UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia harus menuju ke arah-arah pembaharuan total perpajakan. Jika tidak maka akan ditinggal oleh tren dunia yang mengarah ke reformasi pajak secara keseluruhan. “Ini juga harus diikuti, agar kita juga tidak ditinggal,” jelas Presiden Jokowi menjawab wartawan pada hari terakhir kunjungannya ke Hangzhou, RRT, sebelum bertolak ke Vientianne, Laos, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Senin (5/9).

Presiden Jokowi mengaku semua peserta KTT megara G-20 mendukung perombakan total di sektor perpajakan ini. Indonesia juga demikian dengan mendahului  melalui tax pengampunan pajak. “Tax amnesty ini adalah arah menuju reformasi perpajakan kita, jangan dianggap ini berdiri sendiri, tidak. Tax amnesty adalah menuju kepada reformasi perpajakan kita yang juga mengikuti tren dunia,” terangnya.

Presiden mengatakan ekonomi Indonesia sangat terbuka. Karena itu, pemerintah mendukung upaya-upaya ekonomi melalui kerja sama antarnegara, termasuk antara anggota-anggota G20. “Kita sendiri ingin agar implementasi itu segera kita kerjakan secepat-cepatnya karena tanpa itu kita betul-betul akan ditinggal,” kata Presiden.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengatakan ada dua hal penting yang perlu diwaspadai. Pertama, revolusi industri baru yang mulai digaungkan oleh negara-negara besar. “Kita harus melihat peluang itu dan kita harus mengambil juga peran bagaimana kita juga jangan sampai ditinggal,” ujar Presiden.
Kedua, bidang ekonomi digital. “Kita juga harus secepatnya mengejar ini karena semua sekarang sudah terus berbicara mengenai ekonomi digital dan terus mengimplementasikan apa yang secepatnya bisa dikerjakan. Kitapun juga sama, kita akan secepat-cepatnya mengikuti tren dunia ini agar tidak ditinggal,” jelas Presiden.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, selama di Hangzhou dirinya menyempatkan berkunjung ke Alibaba dan Pusat Riset Huawei. Hal ini diharapkan agar agar pasar lokal yang dipunyai Indonesia juga bisa dipakai sebagai sebuah pondasi menuju ke sebuah ekonomi digital dunia yang saling bergandengan. “Kita tidak mau marketplace Indonesia ini juga ditinggal begitu saja tetapi kita juga tidak mau channeling dengan yang berkaitan dengan supply chain dunia, berkaitan dengan misalnya logistik platform-nya Alibaba, retail platform-nya Alibaba, ini juga kita harus sambung-sambungkan sehingga semuanya bermanfaat utamanya bagi ekonomi-ekonomi yang berada di kampung, produk-produk yang berada di desa-desa, yang bisa dipasarkan tidak dalam ruang lingkup nasional tapi juga internasional,” tegas Presiden.