JAKARTA-Pemerintah memberikan isyarat kuat soal kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, beban subsidi harus dikurangi demi menjaga perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Saya harus mengatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM perlu diturunkan. Caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (30/4)
Namun Presiden SBY sendiri mengaku tidak memiliki niatan untuk menaikkan harga BBM sesuai harga keekonomian yang mencapai Rp 10.000 per liter. Dengan kebijakan ini, lanjut Presiden, fiskal dan APBN akan menjadi sehat, perekonomian menjadi lebih aman di tengah resesi dunia, ketahanan ekonomi terjaga, lebih banyak biaya untuk kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur, serta subsidi akan lebih adil dan tepat sasaran.
Lebih jauh Kepala Negara menjelaskan bila tidak ada kenaikan harga BBM, subsidi total di APBN akan melonjak menjadi Rp 446,8 triliun dengan subsidi BBM mencapai Rp 297,7 triliun dan defisit akan menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 % dari produk domestik bruto Indonesia.
Saat ini, dalam APBN 2013, penerimaan negara mencapai Rp 1.529,7 triliun dengan belanja negara Rp 1.683 triliun dan defisit Rp 150,3 triliun atau 1,65 % dari PDB. Sementara dana subsidi total mencapai Rp 317,2 triliun dengan subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun. “Jika tidak ada perbaikan, tidak dikendalikan subsidi ini. Subsidi total akan bengkak menjadi Rp 446,8 triliun. Bayangkan penerimaan total Rp 1.500 triliun untuk subsidi sudah Rp 446,8 triliun dengan subsidi BBM mencapai Rp 297,7 triliun,” ungkapnya
Namun soal kapan harga BBM bersubsidi itu akan naik, Presiden SBY mengayakan bila dana kompensasi untuk masyarakat sudah siap. Hal ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. **can
