Presiden: Uang APBD Ngendap di Bank Rp 214 Triliun, Segera Digunakan

36
Presiden Jokowi memberi arahan pada Rakornas VII TPID Tahun 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk segera menggunakan dana APBD yang ternyata disimpan di bank. Berdasarkan data yang peroleh terakhir pada bulan Juni, terdapat 10 Provinsi, 10 Kota Madya dan 9 Kabupaten yang mengendapkan APBDnya di bank dengan jumlah mencapai Rp 214 triliun. Dari 10 provinsi, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur menempati urutan tiga teratas.  “Segera keluarkan karena  kalau uang itu beredar,  akan menambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota, di kabupaten dan provinsi,” pinta Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (4/8).

Presiden menyebut pada bulan Mei, uang APBD baik di kabupaten, kota dan provinsi yang mengendap di bank sebesar Rp246 triliun. Tetapi pada bulan Juni lalu, angkanya sudah turun menjadi Rp214 triliun. “Besar sekali ini. Masih di atas 200 triliun.  Padahal kalau uang dikeluarkan semuanya maka ekonomi pasti akan terdongkrak naik,” ujarnya.

Presiden menegaskan agar keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diterus-teruskan. “Stop, harus segera dikeluarkan. Tanpa ini, tanpa uang ini dikeluarkan dari mana uang beredar yang ada di daerah-daerah. Apalagi daerah-daerah yang tidak mempunyai kekuatan di private sector-nya, di sektor swastanya, akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda-tunda,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu secara terbuka Presiden menyebut sejumlah daerah yang serapan anggarannya masih rendah, dan memilik simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi.

“Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta, red) duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan, masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan),” ungkap Presiden.

Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua, dengan dana yang tersimpan mencapai Rp8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun.”Itu yang 10 besar, simpanannya masih gede,” ujar Presiden.

Tapi, lanjut Presiden, tidak hanya provinsi saja. Kabupaten juga, tertinggi Bogor Rp1,9 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp1,37 triliun, Kabupaten Mimika Rp1,37 triliun, Kabupaten Nias Rp1,31 triliun.

“Tolong ini segera dikeluarkan uang-uang ini agar beredar di masyarakat, tetapi ikuti prosedur,” pinta Presiden.

Untuk tingkat kota, menurut Presiden, Kota Medan Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tangerang Rp1,63 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Semarang Rp1,13 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, Mojokerto Rp917 miliar.

“Saya sudah dibisikin sama Menteri Keuangan, Pak diungkap saya. Ya saya ungkap,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, nanti kalau simpanannya masih seperti itu, pemerintah akan menerbitkan surat utang. “Kalau masih gede-gede seperti itu, dan tidak bergerak apa-apa, berarti surat utangnya akan semakin banyak,” tutur Presiden.

Secara terpisah, Ahok mengungkapkan alasan belum mencairkan tabungan   Pemprov DKI Jakarta di bank.

Menurutnya, uang tersebut disimpan karena ada beberapa proyek yang belum jadi. “Kalau proyek belum jadi kan kami belum bisa bayar, begitu masuk September-Oktober kami bisa kesulitan duit. Saya saja sekarang sampai akhir tahun sudah banyak batalin pembelian lahan tidak jelas,” katanya.

Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk tahun depan, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, arus kas tidak ditransfer pada awal tahun, melainkan pada pertengahan tahun.. “Kami tidak usah ditransfer bulan Januari-Februari mungkin ditransfernya di April sehingga uang bisa dipakai arus kas buat dipakai daerah lain,” ucap Ahok.

Dengan mekanisme ini, Ahok yakin juga akan lebih mempermudah Menteri Keuangan dalam mengatur keuangan di masing-masing daerah.

Namun begitu, Ahok meyakini penyerapan anggaran pada 2016 ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan Ahok optimistis penyerapan anggaran DKI Jakarta mencapai 90 persen pada akhir tahun.