LAMPUNG SELATAN-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 360 unit, termasuk 55 unit rumah di Desa Way Muli Induk, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang terkena dampak bencana tsunami pada Desember 2018 lalu.
Bantuan tersebut diberikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah yang bertujuan untuk terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat meninjau program BSPS di Lampung Selatan baru-baru ini mengatakan salah satu Desa yang terkena dampak terparah dari tsunami adalah Desa Way Muli Induk di Kabupaten Lampung Selatan.
Ia berharap program BSPS dapat memberikan dampak positif bagi warga korban bencana tsunami di Lampung Selatan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dikatakan Khalawi, bantuan bedah rumah tersebut merupakan bagian dari program BSPS yang disalurkan untuk 360 unit rumah di Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di dua kecamatan dan 12 desa/ kelurahan.
Pada 2019, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 78,75 Milyar untuk meningkatkan kualitas rumah sebanyak 4.500 unit di Provinsi Lampung melalui program BSPS.
Khalawi menjelaskan Program BSPS pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. “Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya.
Sarnah, salah satu penerima bantuan BSPS di Lampung Selatan mengatakan sangat berterima kasih atas program BSPS dari Kementerian PUPR karena dapat melakukan perbaikan rumah. “Sekarang rumah saya lebih layak huni. Saat ini saya sudah memiliki kamar tidur sendiri dan ruang tamu,” ujar Ibu dari empat orang anak tersebut.
Menurut Khalawi, program BSPS di Provinsi Lampung tersebut merupakan bagian dari program nasional BSPS pada 2019, yang ditargetkan secara nasional dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp 4,28 triliun.
BSPS merupakan program bantuan yang diberikan ke pemerintah kabupaten/provinsi untuk disalurkan ke masyarakat atau warga yang membutuhkan seperti warga yang terdampak bencana alam untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Secara nasional dalam kurun 4 tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah menyalurkan BSPS untuk 11.327 unit rumah tidak layak huni.
Untuk lebih meningkatkan kualitas program bedah rumah, telah diterbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158 tahun 2019 yang menaikan besaran nilai BSPS yang sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta.
Pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
