Program Keuangan Inklusif Jadi Prioritas Nasional

41
Gubernur BI , Agus D.W. Martowardojo saat menerima kunjungan Ratu Maxima

JAKARTA-Program keuangan inklusif telah menjadi prioritas nasional Indonesia. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa potensi keuangan inklusif di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia (2014), hanya sebesar 36 % dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) , Agus D.W. Martowardojo saat menerima kunjungan Ratu Maxima di  Kantor Pusat  BI di Jakarta Kamis (1/9).

Kunjungan kerja bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan program keuangan inklusif baik secara global maupun di Indonesia. Turut hadir dalam rombongan Ratu Belanda adalah Duta Besar Belanda di Indonesia, United Nations Resident Coordinator di Indonesia, serta delegasi United Nation Secretary – General’s Special Advocate For Inclusive Finance For Development (UNSGSA).

Sebagai pedoman untuk implementasi keuangan inklusif jelas Agus, sejak tahun 2012, BI dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas memprakasai pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Dijelaskannya, sebagai otoritas sistem pembayaran, untuk mendukung implementasi SNKI, BI mendukung peningkatan keuangan inklusif melalui pengembangan di sistem pembayaran dengan penggunaan instrumen non tunai.

Adapun program unggulan keuangan inklusif yang dilakukan BI yakn. Pertama, pengembangan inovasi saluran distribusi, produk dan jasa dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memfasilitasi intermediasi, Kedua, Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai, Ketiga, Interkoneksi antar penerbit uang elektronik, Keempat, Remitansi secara Non Tunai, Kelima, Perluasan ekosistem melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan Keenam Edukasi Keuangan.

Untuk mendukung program keuangan inklusif tersebut, BI juga aktif berperan dalam pengembangan UMKM melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) dan Program Pengendalian Inflasi. Secara global, BI juga aktif dalam mendukung inisiatif global dalam Financial Inclusion. Hal tersebut tercemin dalam kepemimpinan BI dalam forum G20, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Working Group Financial Inclusion (WG FINC) ASEAN, World Bank, APEC dan OECD.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif di Indonesia yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah. “Kami mendukung implementasi program keuangan inklusif di Indonesia,” ujarnya.