JAKARTA-Groundbreaking (peletakan batu pertama) Proyek Kilang Tuban, Jawa Timur akan dilakukan pada triwulan-III 2017 (sekitar Maret). Nilai investasi kilang Tuban mencapai sekitar US$13 miliar. Hingga kini masih dalam tahap penyelesaian izin amdal yang termasuk dalam basic feasibility study. “Untuk kilang baru, groundbreaking Kilang Tuban di triwulan-III tahun 2017,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro di Jakarta, Senin (13/2/2017).
Setelah itu, lanjut Wianda, akan masuk pembahasan final investment decision (FID), lalu basic enggineering design (BED), dan front end engineering design (FEED).
Dikatakan Wianda, PT Pertamina dan BUMN perminyakan Rusia Rosneft telah menandatangani perjanjian untuk membentuk joint venture company (JVC) alias perusahaan patungan untuk mengerjakan proyek Grass Root Refinary (GRR) Tuban. “Sekarang penyelesaian dokumen amdal, diharapkan selesai dan bisa groundbreaking triwulan-III,” jelasnya.
Dalam perjanjian yang telah disepakati, Pertamina memiliki 55% kepemilikan porsi dalam perusahaan patungan, sementara Rosneft memiliki porsi 45%. Rencananya, kapasitas produksi GRR Tuban akan mencapai 15 metrik ton annual (MTA).
Proyek New Grass Root Refinery Tuban telah tuntas soal lahan menyusul ditandatanganinya Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding antara PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penandatanganan MoU tentang Pemanfaatan Lahan Aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Tanjung Awar-awar, Kecamatan Jenu, Kabupatan Tuban Provinsi Jawa Timur.
Dalam MoU tersebut pada intinya, Pemprov Jawa Timur mengekspresikan dukungannya terhadap rencana pemanfaatan lahan milik Kementerian LHK untuk pembangunan Kilang BBM dan Petrokimia Pertamina-Rosneft di Tuban alias NGRR Tuban.
Semula, Pemprov Jatim memiliki aspirasi agar lahan seluas kurang lebih 60 ha tersebut digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum. Sebagai gantinya, Pertamina akan menyediakan lahan pengganti untuk pelabuhan tersebut, yang disertai dengan komitmen membuat jalan akses menuju jaringan jalan nasional yang akan dilakukan secara simultan dengan pemanfaatan lahan KLHK.
Pemprov Jawa Timur juga akan memberikan kemudahan bagi rencana mega proyek tersebut melalui pemberian izin-izin yang dibutuhkan, seperti Izin Pemanfaatan Ruang, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan. ***
