JAKARTA-Penantian akan dimulainya pengerjaan fisik proyek PLTU Batang, Jawa Tengah menemui titik terang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerbitkan consent letter atas jaminan perolehan pendanaan (financial close) proyek tersebut. Penyerahan dan penandatangan ini disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (9/6).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan kendala mundurnya pembangunan proyek senilai Rp40 triliun. “Sudah empat tahun terhenti karena pembebasan lahan. Enam bulan akan coba untuk diselesaikan. Saya juga sampaikan kepada Pemerintah Jepang. Janji saya meleset. Mundur enam bulan lagi, tapi alhamdulillah hari ini selesai,” ungkap Jokowi.
Meskipun meleset dari target awal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kehadiran PLTU berkapasitas 2X1000 MW. “Ini adalah proyek besar yang akan memberikan pesan kepada pemerintah kalau (proyek) itu untuk kebutuhan rakyat, kita akan ikut turun tangan,” tegas Jokowi.
Kondisi ini mampu memicu laju pertumbuhan ekonomi UMKM ataupun industri kecil. “Kalau listrik tidak tersedia, tidak hanya berdampak pada kebutuhan industri kecil yang di kampung dan di desa-desa. Selain itu, jangan dipandang enteng. Kalau listrik kurang, belajar anak di malam hari tidak termotivasi,” kata Jokowi.
Ia mempertimbangkan kebutuhan listrik yang semakin meningkat tiap tahun mendorong Pemerintah mengambil langkah cepat sehingga keberadaan proyek tersebut menjadi pesan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia yang sanggup menyelesaikan masalah. Lanjutnya, pemerintah akan mempercepat penyelesaian konstruksi PLTU Batang dalam jangka waktu tiga tahun dan segera beroperasi pada tahun 2019. “Saya tidak ingin selesai ditanda tangan saja. Saya harap bisa dilakukan di lapangan,” pesan Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. “Proyek PLTU Batang, Jawa Tengah menjadi proyek ketenagalistrikan Pemerintah Indonesia pertama. Dengan telah tercapainya finansial proyek ini, pembangunan fisik telah dimulai. Ada garansi pemerintah di sana,” tuturnya.
Ia menegaskan pencapaian ini adalah bukti nyata upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 75 Tahun 2014.
Selain Presiden RI, penandatangan financial close juga disaksikan langsung oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Keuangan. Turut hadir pula Menteri PUPR sebagai bagian dari peresmian beberapa proyek strategis dan prioritas nasional, yakni pembangunan lima ruas jalan tol.
Pencapaian tersebut menandakan titik awal pembangunan PLTU Batang dan akan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara. Pemenuhan pendanaan diperoleh dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan bakal digarap oleh PT Bhimasena Power Indonesia yang menjadi konsorsium yang merupakan konsorsium dari Electric Power Development Co Ltd (J-Power), PT Adaro Power (AP) dan Itochu Corporation (Itochu). Untuk diketahui, proyek PLTU Batang menjadi proyek pertama dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Nantinya, PLTU Batang menerapkan teknologi ultra super critical dengan sistem pengolahan gas buang yang ramah lingkungan karena meminimalkan gas emisi/disperse.
