Publik Harus Ubah Tradisi Politik

38

JAKARTA-Masyarakat harus berani mendorong perubahan tradisi politik di Indonesia. Saat ini banyak lahir politisi yang memiliki ideologi. Sehingga DPR lemah dalam memproduksi legislasi. “Tradisi politik ini yang harus dirubah karena akan melahirkan politisi tanpa ideologi dan DPR selamanya akan menjadi ‘pasar politik’,” kata pengamat politik Boni Hargens dalam diskusi “Politisi Loncat Pagar, Legislasi Kedodoran” bersama Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dan Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y. Thohari di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Dosen FISIP UI ini, saat ini proses demokrasi yang berjalan hanya sekadar formalisi. Bukan substansi. Sehingga justru kerumitan yang terjadi.  “Demokrasi hanya formalitas, karena pemikiran tak berubah sehingga terjadi kebuntuan demokrasi yang sangat rumit,” tambahanya.

Karena itu, sambung Boni lagi, demokrasi harus dikembalikan kepada kekuatan sipil dengan komitmen terhadap nurani, nilai, dan moralitas. “Tak boleh dirampas oleh kekuatan kapitalis transaksional. Kalau tidak, maka demokrasi hanya prosedural dan tanpa ruh,” imbuhnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengakui wajah DPR RI di 2014 tak akan berubah. Apalagi anggota DPR RI sekarang ini maju kembali sebagai caleg 2014, maka sulit berharap ada perubahan substantif dan berkualitas dalam kinerja DPR mendatang. “Rekruitmen kader parpol tak jalan, maka motivasi menjadi anggota DPR RI terdorong untuk kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan ideology,” katanya.

Oleh sebab itu sistemnya lanjut Pramono, harus dirubah. Yaitu, gabungan proporsional terbuka dan tertutup. Kalau hanya proporsional terbuka, maka yang menang adalah figur populer seperti artis dan pengusaha, sedangkan aktivis yang idealis juga akademisi kalah popularitas. “Sistemnya harus diperbaiki, agar partai bisa menempatkan orang baik bisa masuk ke DPR RI. Selama sistem pemilu tak diperbaiki, maka tak bisa berharap ke DPR mendatang. Jadi, mau loncat pagar atau tidak, DPR tetap tak akan berprestasi,” tambah Pramono.

Hajrijanto mengakui anggota DPR RI saat ini tak punya etos parlementaria yang cukup, sehingga menjadi lembaga DPR RI ini hanya sebagai tempat kegiatan politik. “Anggota DPR tak banyak yang memahami konstitusi, sehingga banyak produk UU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan. Itu menunjukkan kalau SDM DPR rendah. Jadi, DPR ini dijadikan tempat transit untuk karir politik yang lain. Karena itu kutu loncat itu biasa, karena memang tak berideologi,” tutur politisi Golkar ini.

Salah satu solusinya menurut Hajrijanto, maka pertama, DPR harus menjadi lembaga elitis dengan mengurangi jumlah anggotanya menjadi 300 orang dari 560 orang, dengan memperbanyak tenaga ahli (TA). Parpol harus diberi pesaing lembaga independen, dan mentalitas di luar pagar harus diakhiri. “Selama orang-orang yang baik dan cerdas ada di luar DPR, maka selama itu pula mereka ini akan mengkritik dan mencaci-maki DPR senenaknya. Kalau mentalitas itu terus di luar pagar, maka selamamnya DPR tak akan pernah baik, dan DPR hanya menjadi tempat untuk pencarian nafkah,” tegas Hajrijanto lagi. **can