YOGYAKARTA–Pemerintah saat ini fokus membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) agar kualitas manusia Indonesia menjadi Indonesia. Hal ini karena persaingan global yang tidak lagi antara yang besar dengan kecil namun antara yang cepat dengan yang lambat. “Karena itu, dalam menempuh pendidikan, mahasiswa tidak hanya mengejar ijazah tetapi substansi juga harus dikuasai dan prosesnya harus dinikmati,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (28/8/2019).
Menurut Basuki, Smart is a must, but not sufficient. Pandai harus, tapi tidak cukup dengan menjadi pandai untuk berhasil. “Selain smart, kita juga harus memiliki akhlakul karimah untuk bisa memenangkan kompetisi,” ujarnya.
Menteri Basuki yang merupakan alumni Fakultas Teknik UGM tahun 1979, mengatakan setelah lulus dan bekerja, yang menjadi landasan dirinya dalam bekerja dan berkarir adalah keluarga dan almamater. “Semoga saya tetap bisa terus istiqomah,” katanya.
Selain memberikan semangat kepada mahasiswa baru, Menteri Basuki juga menyampaikan pembangunan infrastruktur yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Pada dasarnya Kementerian PUPR membangun infrastruktur sebagai wujud menterjemahkan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kalau visi Presiden tentang pembangunan infrastruktur tidak berhasil, maka yang salah adalah Menterinya yang tidak bisa melaksanakan visi Presiden,” kata Menteri Basuki mengingat jabatan Menteri adalah pembantu Presiden.
Kepada mahasiswa baru, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa visi pemindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia, melalui representasi ibukota negara. IKN juga dibangun untuk menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan. “Terakhir, desain kota yang mencerminkan identitas bangsa, mulai dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kuliah umum tersebut Dekan Fakultas Teknik UGM Nizam, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang Akhmad Cahyadi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)
