MAKASSAR– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi para ahli bendungan. Inovasi terbuka luas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi hingga penanganan kondisi ekstrim.
“Inovasi untuk bendungan yang sudah ada dan yang akan dibangun. Misalnya penggunaan teknologi dalam dam upgrading, pengerukan atau dengan cara yang baru,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi pada Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB) di Makassar 3-5 Oktober 2019.
Menurut Hari, inovasi dalam tahapan pembangunan yang lebih efisien efektif dan lebih cepat rampung. “Untuk itu, saya memberi tantangan karena sebagian besar bendungan sekarang tipe urugan, untuk yang celah-celah sempit saya tantang misalnya bendungan tipe concrete,” tambahnya.
Seminar nasional ini dihadiri oleh 1.000 orang yang berasal dari kalangan profesi dan akademisi bidang bendungan mengangkay tema “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan Serta Keberlanjutan Program di Masa Mendatang”.
Ketua Umum KNI BB ini menambahkan inovasi dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi baik aspek teknis dan non teknis. Dari aspek teknis, pembangunan bendungan harus aman secara struktural, aman secara hidrolis, aman terhadap rembesan. Kondisi geologi setempat dan ketersediaan material perlu menjadi perhatian khusus. Sedangkan aspek non teknis terkait sosial, lingkungan, termasuk pengadaan lahan.
Lebih lanjut, Hari mengatakan pemerintah telah menetapkan Visium 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun atau meningkat dari saat ini baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun.
Pembangunan 65 bendungan yang menjadi program Kementerian PUPR 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas air di Indonesia mencapai hampir 100 meter kubik per kapita per tahun. “65 bendungan itu nanti selesai semua pembangunannya tahun 2023. Kita memiliki 7,3 juta hektar sawah teknis, dari jumlah itu baru 11% yang airnya dijamin oleh bendungan, sehingga tahun 2023 akan meningkat menjadi sekitar 16-18%,” tutur Hari.
Gubernur Sulsel M. Nurdin Abdullah dalam sambutannya pada Seminar KNI-BB mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian di Sulsel melalui pembangunan tampungan air.
Menurut Nurdin, luas lahan pertanian di Sulsel yang sumber airnya bukan berasal dari waduk, embung atau bendungan masih sangat tinggi, sehingga sering terdampak kekurangan air pada musim kemarau.
Bendungan yang sedang dikerjakan di Sulsel adalah Passeloreng di Kabupaten Wajo, Karalloe di Kabupaten Gowa dan Pamukkulu di Kabupaten Takalar. Dalam waktu dekat juga akan mulai dikerjakan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa.
Ketua Panitia Seminar KNI-BB Agung Budi Waskito mengatakan seminar nasional ini dihadiri oleh 1.000 orang yang berasal dari kalangan profesi dan akademisi bidang bendungan. Rekomendasi terkait inovasi pembangunan bendungan yang diajukan peserta seminar sebanyak 117 makalah dan telah terseleksi menjadi 36 makalah yang dipresentasikan dalam seminar.
Diakhir kegiatan, makalah yang telah terpilih akan dirumuskan menjadi kerangka acuan pembangunan bendungan dengan ditandai penandatanganan kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian PUPR.
Dalam pembukaan seminar turut dilakukan peluncuran buku Manajemen Pelaksanaan Bendungan Tipe Urugan.
Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (2004-2014) Djoko Kirmanto, rektor Perguruan Tinggi, perwakilan Pemerintah Kota/ Kabupates se-Sulsel, dan pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR. (*)
