JAKARTA-Keputusan Partai Golkar mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 mendatang sungguh mengejutkan. Karena hal ini akan mengundang konflik internal. Padahal Golkar memiliki kader potensial yakni Dedi Mulyadi sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat. “Hitung-hitungan kalkulasi politik di atas kertas, boleh-boleh saja. Namun jangan sampai terjadi preseden buruk dan tertanam pikiran negatif kader sendiri,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dalam rilisnya, Minggu (12/11/2017).
Malah Pangi memprediksi akan ada keretakan internal. “Bukan tidak mungkin terjadi perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut, disebabkan berbeda kehendak atau aspirasi suara akar rumput (grasroot) antara pengurus pusat (DPP Golkar) dengan pengurus DPD Golkar Jawa Barat.
Awalnya Golkar dipastikan mengusung kader internalnya yaitu Dedi Mulyadi sebagai cagub atau cawagub yang diusung Golkar, namun di tengah jalan terjadi patahan dukungan dan perubahan cuaca politik secara ekstrim,” ujarnya.
Golkar memutuskan tidak mengusung Dedi Mulyadi, lanjutnya, DPP Golkar tentu punya alasan dan pertimbangan sendiri mengapa tak mengusung kader internalnya sendiri sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Barat.
Pertama, alasan racikan popularitas, akseptabilitas dan elektibilitas yang kurang begitu mengembirakan.
Kedua, alasan finansial, kalau golkar mengusung Dedi Mulyadi, DPP dan pengurus Golkar bisa saja kantong kering, tidak ada setoran mahar atau perahu parpol kalau kadernya yang diusung.
Ketiga, Dedi Mulyadi mungkin bukan bagian gerbong Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto. Artinya mungkin saja Dedi Mulyadi bukan anak emas Setnov. “Keempat, Dedi Mulyadi bisa saja, dugaan saya, beliau kurang piawai dan mahir untuk melobi dan mengunci figur serta tokoh sentral atau elite penentu di DPP Golkar,” jelas lulusan S2 Jurusan Politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Golkar pada akhirnya mungkin berpikir realistis, walaupun pada saat yang sama melakukan blunder politik. Pertama, golkar tidak percaya dengan benih rahim kaderisasinya sendiri.
Ini salah satu pemantik terjadi perpecahan di tubuh Golkar, sehingga kader Golkar DPD Jawa Barat belum tentu all out habis mendukung Ridwan Kamil.
Apalagi ada kabar Ridwan Kamil akan bergabung menjadi kader Golkar. Akar rumput Golkar, terutama di Jawa Barat, tentunya akan semakin memanas.
Kedua, dealektika meritokrasi tidak berjalan dengan baik, bagaimana fatsun menghargai dan memprioritaskan kader potensial internal sendiri yang punya success story atau prestisius di Jawa Barat. Bagaimana logikanya Golkar tidak mengusung kadernya sendiri baik sebagai cagub maupun cawagub?
Kasus dan pengalaman yang sama bukan tidak mungkin bisa kembali terulang seperti konflik antara pengurus pusat PDIP dengan pengurus di Jakarta saat di Pilgub DKI 2017.
Perbedaan tajam dukungan suara akar rumput (arus bawah) menginginkan kader sendiri maju seperti Boy Sadikin atau Djarot sebagai cagub. Boy Sadikin kemudian memutuskan keluar dan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Memang dalam terminologi politik ada istilah bandwagon atau lokomotif effeck, parpol bakal mengusung calon yang bakal terpilih atau punya kans lebih besar untuk menang.
Namun Golkar juga jangan sampai kualat, tidak menghargai kadernya sendiri untuk bertarung dan nampak tak percaya diri.
“Ngapaian capek-capek berpikir dan kerja keras berdarah-darah membesarkan partai. Bahkan sekelas Ketua DPD Jabar saja, tidak dihargai partainya sendiri. Ini sangat miris,” pungkasnya. ***
