YOGYAKARTA-Sumber daya alam, termasuk di dalamnya energi tidak hanya bisa menjadi sumber kesejahteraan. Namun juga bisa menjadi alat strategis pemersatu bangsa. Energi memiliki peran sangat vital karena hampir semua sektor perekonomian digerakkan oleh energi.
Sebagai alat pemersatu bangsa, kesejahteraan yang berkaitan dengan energi harus bisa dinikmati semua daerah di Indonesia.
Demikian dikatakan Ketua Gerakan Ekayastra Unmada, AM Putut Prabantoro dalam diskusi perekonomian dengan tema ‘Indonesia Raya Incorporated: ‘Perkawinan’ BUMN dan BUMD?’ di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang diikuti oleh sekitar 300-an mahasiswa Rabu (8/3).
Dikatakan Putut, kesenjangan sosial di Indonesia makin lebar. Padahal, bangsa ini sudah 71 tahun merdeka. Untuk mengatasi kesenjangan yang ada, semua pihak harus bergerak dan memikirkan solusinya. “Satu di antaranya adalah Indonesia Raya Incorporated, yakni perkawinan antara BUMN dan BMD,” kata dia.
Menurut Putut, BUMN harus jadi lokomotif perekonomian dimana gerbong yang ditariknya adalah BUMD. Dengan begitu diharapkan ada pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Caranya, dari “perkawinan” itu kemudian terbentuk suatu entitas baru, misalnya PT X dimana sebagian sahamnya dijual ke BUMD yang ada di Indonesia.
Jika mekanisme itu terbentuk, diperlukan lokomotif ekonomi. BUMN kuat semisal Pertamina, PGN, PLN dan lainnya, sambung Putut, harus jadi lokomotif bukan malah bergabung membentuk holding tersendiri.
Ditegaskan Putut, jika mekanisme dan sistem ekonomi IRI itu terjadi, akan terwujud Good Corporate Governance (GCG), fair competition, transparan, akuntabel dan anti korupsi karena semua pihak terlibat dan berkepentingan. 
Sedangkan di sisi persatuan bangsa, tidak akan ada lagi istilah putra daerah. Kurangnya SDM dari satu daerah akan ditutupi oleh SDM dari daerah lainnya karena tiap daerah juga pada hakikatnya adalah pemilik entitas tersebut.
Di sisi lain, Putut juga menyinggung peran strategis mahasiswa sebagai generasi penerus dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi. IRI juga menurutnya layak untuk masuk dalam kurikulum pendidikan karena berbasis wawasan nusantara. “IRI berbasi pada wawasan Nusantara. Kami mengusulkan, IRI masuk kurikulum perguruan tinggi,” ucap Putut.
Dijelaskannya, wawasan nusantara harus tertanam di tiap anak bangsa karena dari situlah mereka memandang ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai satu kesatuan. Kurikulum IRI, bisa mengikis persoalan yang menghambat tercapainya kesejahteraan dan keutuhan NKRI. Misalnya mayoritas minoritas, perbedaan agama, Jawa dan luar Jawa, serta lainnya.
Sejauh ini, konsep IRI mendapat dukungan 14 akademisi bergelar profesor dan doktor dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Selain itu, dukungan juga disampaikan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan Dewan Pertimbangan Presiden.
Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto menyebut, konsep IRI sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Ia bahkan akan akan membawa konsep IRI kepada Presiden Joko Widodo.
