JAKARTA-Masyarakat merasakan hasil kinerja pemerintahan Joko Widodo selama dua tahun lebih baik. Perbaikan yang dirasakan utamanya dalam bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pemberantasan Narkoba. “Masih ada ketidakpuasan dalam kenaikan harga-harga sembako, kemiskinan, dan pengangguran, ” kata Direktur Eksekutif IndoBarometer M. Qodari dalam dialektika demokrasi ‘Refleksi dua tahun Jokowi-JK’ bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, anggota FPDIP DPR Maruarar Sirait dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Qadari mengungkapkan penilaian atas kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi tersebut diperolehnya dari hasil semua survei dan pemberitaan media yang diamatinya.
Tapi rakyat juga selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo merasakan adanya kegagalan pemerintahan Jokowi yakni lapangan kerja terbatas, meningkatnya harga sembako dan kemiskinan. Sedangkan cara pandang rakyat terhadap pemerintahan Jokowi adalah adanya konsolidasi politik di tingkat elit dan konsolidasi publik.
Menurut Qadari konsolidasi elit yakni partai di DPR mendukung pemerintahan Jokowi. Hal itu bisa terlihat dari dukungan di parlemen dari semula 30 menjadi 60 persen. “Itu artinya keputusan/kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar, ” kata Qadari.
Konsolidasi di tingkat publik berjalan dinamis, meski ada ketidakpuasan di bidang ekonomi. “Jadi, pemerintahan ini sudah berjalan on the track, sesuai dengan janji pilpres, meski memang ada keberhasilan, dan ada pula yang belum tercapai,” tambahnya.
Sementara Enny menilai soal ekonomi memang dunia mengalami penurunan. Seperti Amerika, 3 persen dan Eropa 4 persen. Tetapi India bisa mencapai 7 persen, dan Vietnam 7,5 persen. Nah, Indonesia yang tumbuh 5,18 % ini bersifat semu. Yaitu, tidak menghasilkan tenaga kerja. Juga inflasi terendah 3persen disbanding pemerintahan sebelumnya, tapi daya beli masyarakat justru menurun 5,5 persen. “Celakanya ekspor kita menurun, sehingga mikro prudentialnya hancur,” katanya.
Hidup Makin Susah
Fadli Zon mengakui jika hidup saat ini lebih susah, susah mencari kerja, pertumbuhan ekonomi membaik tapi justru meningkatkan pengangguran. “Jadi, pertumbuhan ekonomi malah tidak menghasilkan tenaga kerja (jobless growth). Padahal target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi baru 5,18 persen,” ujar Waketum Gerindra itu.
Ironisnya lagi lanjut Fadli, pembangunan kereta cepat, pekerjanya justru dari Tiongkok, asset PT Indosat masih dikuasai asing, 100 sentra perikanan, sejuta hektar sawah, 1000 kampung nelayan, birokrasi online, dan lain-lain belum terwujud. “Jadi, yang masih jauh dari poros maritim yang dijanjikan. Memang ada pembangunan 53 proyek jalan tol, 13 bandara, 19 jalur kereta api, 10 pelabuhan, dan lain-lain,” tambahnya.
Marurar menegaskan sebaliknya jika pemerintahan saat ini berjalan lebih efektif dengan DPR RI. Hal itu dibuktikan dengan proses pembahasan RUU. Seperti RUU Pilkada, Tax Amnesty, pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, komisioner KPK, Kepala BIN, dan lain-lain. “Semua berjalan efektif dan terukur, juga tidak ada rapat-rapat antara KMP dan KIH. “Kita memang ingin terwujudnya check and balances. Sehingga, Golkar, PAN, dan PPP, yang semula di KMP, saat ini semua mendukung pemerintah,” jelasnya.
Secara hukum kata Maruarar, kalau sebelumnya terjadi konflik antara KPK Vs Polri kini tidak ada lagi. Semua lembaga penegak hukum berjalan baik dan sinergi untuk menegakkan keadilan. “Pungli, adalah contoh yang baik, meski jumlahnya kecil, namun pungli ini terjadi secara massif di seluruh sektor kehidupan masyarakat, dari pusat sampai daerah. Ekonomi pun tumbuh 5,4 persen,” tuturnya.
