JAKARTA-Tantangan menyusunan RAPBN 2020 semakin berat ke depan.
Apalagi ekonomi global semakin tidak menentu.
Karena itu sebaiknya penerapan APBN 2020 harus banyak berpihak pada ekonomi kerakyatan.
“Selama ini, saya melihat kalangan yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari APBN adalah korporasi-korporasi besar,” kata Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) Witjaksono dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) berthema ‘Mengukur Keberpihakan Anggaran dan Refleksi RAPBN 2020’ di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Deputi Pembangunan Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi Sardjoko, anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, dan Staf Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Burhanuddin Saputu.
Lebih jauh kata Witjak-sapaan akrabanya, pengusungan tema tentang anggaran 2020 tidak terlepas dari inisiasi Wakil Presiden Indonesia terpilih KH Ma’ruf Amin yang menginginkan adanya terobosan dalam hal ekonomi.
Kiai Ma’ruf menggaungkan arus baru ekonomi Indonesia untuk lebih memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin.
“Wacana-wacana ini akan terus kita bahas sebagai ukuran-ukuran fundamental bahwa negara ini harus ada keberpihakan kepada orang bawah (miskin) di dalam APBN,” kata Witjak.
Menurut Witjak, sistem penerapan APBN yang selama ini ada perlu ditinjau ulang karena ekonomi Indonesia belum memiliki keberpihakan yang lebih kepada masyarakat yang ekonominya miskin.
“Jangan hanya aksi-aksi korporasi yang besar yang hanya disokong keberpihakannya (oleh pemerintah), tapi harusnya keberpihakan ekonomi melalui arus social engineering menjadi social economy engineering. Inilah yang harusnya kita angkat terus ke permukaan, hingga menjadi sebuah aksi korporasi,” ucapnya.
“Kalau selama ini banyak teman-teman yang mengeluh. Oke, kebijakan membuat insfrastruktur untuk ini, untuk itu, tapi yang kaya kan hanya korporasi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, sambungnya, perlu langkah-langkah yang tepat agar arus baru ekonomi Indonesia membuahkan hasil dari wacana besar yang akan disusun pada APBN 2020.
Pada kempatan itu, ia menyatakan, nantinya hasil dari diskusi ini akan dipublikasikan dan diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun anggaran.
Sementara itu anggota Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan kebijakan pembiayaan untuk defisit anggaran 2020 diprediksi berada pada kisaran 1,52 – 1,75 persen dari PDB.
Adapun target rasio utang terhadap PDB sebesar 29,4 – 30,1 persen, yang merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah.
“Sehingga harus dijaga dibetul jangan sampai terjadi resiko pelebaran defisit, dengan mempertahankan momentum positip laju pembiayaan yang semakin efisiein,” terangnya.
Untuk itu, kata anggota F-PKB, pengelolaan pembiayaan yang berasal dari utang harus dikelola secara hati-hati mengingat hampir 40 persen SBN yang tradable dimiliki oleh asing dan total utang pemerintah per maret 2019 kemarin telah mencapai nominal Rp 4.567 triliun.
Secara khusus, FPKB mendukung upaya pemerintah untuk mempersempit neraca keseimbangan primer menuju kearah yang positif sehingga dapat mencatatkan surplus, yaitu pada kisaran 0,00 – 0,23 persen terhadap PDB.
Terakhir, FPKB berpendapat bahwa pembiayaan investasi kepada BUMN dan BLU sebagai quasi fiskal serta kepada Lembaga lainnya dan Lembaga Keuangan Internasional (LKI) tetap harus diarahkan agar dapat memberi hasil dan nilai tambah, baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.
