JAKARTA- RAPBN-Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang diajukan pemerintah kepada DPR ternyata tak mengalami perubahan significant, terutama pada belanja pegawai, sekitar Rp1,4 triliun. Berdasarkan catatan, RAPBN-P 2013, besaran belanja pegawai diturunkan dari Rp 241,6 triliun dalam APBN 2013, menjadi Rp240,2 triliun. Jadi ada penurunan sekitar Rp1,4 triliun. Padahal, anggaran pemerintah pusat naik dari Rp 1.154,4 trilun menjadi Rp 1.193,3 triliun.
Penurunan anggaran pegawai ini terjadi karena adanya penurunan anggaran remunerasi. Ini akibat beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang sudah direncanakan mendapat remunerasi, ternyata belum melaksanakan reformasi birokrasi.
Berikut rincian lengkap alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN-P 2013 dibandingkan APBN 2013, Belanja Pegawai Rp 240,2 triliun (turun Rp 1,4 triliun), Belanja Barang Rp 190,6 triliun (turun Rp 10,1 triliun), Belanja Modal Rp 187 triliun (naik Rp 2,6 triliun), Pembayaran Bunga Utang Rp 112,9 triliun (Rp 300 miliar), Subsidi Rp 358,2 triliun (naik Rp 41 triliun), Belanja hibah Rp 2,3 triliun (turun Rp 1,3 triliun), Bantuan Sosial Rp 71,3 triliun (turun Rp 2,3 triliun), Belanja lain-lain Rp 30,7 triliun (naik Rp 10,7 triliun).
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini Kementerian Keuangan masih menjadi kementerian yang menggaji karyawannya lebih tinggi dari kementerian lain. “Sebetulnya standar ya. Kalau standar kan Kemenkeu, yang lain masih di bawah itu,” ujarnya
Lebih jauh kata Bima, di setiap kementerian yang menerapkan reformasi birokrasi, jabatan terbagi atas 17 tingkatan atau grade. Di Kementerian Keuangan, lanjut Bima, grade 17 atau sekelas Sekjen atau wakil Menteri bisa mendapatkan gaji senilai kurang lebih Rp 40 juta. “Grade paling tinggi itu grade 17, level Sekjen atau Wamen lah ya. Itu kalau di Kementerian Keuangan bisa sampai Rp 40 juta,” tambahnya
Sayangnya, dia tidak menyebut besaran gaji yang terendah, atau secara rinci menyebut besaran gaji pejabat lainnya. Kementerian lain yang juga menerapkan reformasi birokrasi masih mencapai 70% dari reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan asumsi Kementerian Keuangan telah menerapkan 100% reformasi birokrasi. **can
