Rasio Kesenjangan Sosial di Desa Menurun

Rasio Kesenjangan Sosial di Desa Menurun

0
BERBAGI
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar meninjau pembangunan irigasi yang menggunakan dana desa dan berdialog dengan warga di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros

MAKASSAR-Perhatian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap desa sudah sangat besar, terutama setelah dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Komitmen ini mulai menuai hasil positif, terutama jika diukur dari tingkat kesenjangan antar masyarakat kaya dan miskin di desa.

Saat dialog nasional tentang desa di Universitas Hasanuddin, Makassar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS di akhir 2015, diketahui bahwa rasio kesenjangan sosial di desa tahun 2015 menurun menjadi 0,27% dari sebelumnya 0,33%.

Sedangkan di kota nilai kesenjangannya makin lebar, yakni menjadi 0,47. Ini ada di atas rata rata nasional sebesar 0,41 persen. “Kondisi ini tentu disebabkan sejumlah faktor. Dan yang paling utama adalah adanya dana desa sebagai pemacu pembangunan di desa-desa,” ujarnya.

Dia menjelaskan, 98,7 % dana desa tahun 2015 sudah dicairkan dan pemakaiannya pun sudah bagus. Padahal pada awalnya banyak pihak yang pesimistis dan curiga penggunaan dana desa bakal menyimpang. “Pernah ada pengamat memprediksi bahwa dana desa akan bocor dalam kisaran 30-40 persen. Tapi alhamdulillah kenyataannya rentang yang melencengnya 6-7persen. Ini pun karena ketidaktahuan masyarakat dalam pembuatan laporan kekuangan desa. Bukan karena dikorupsi atau kejahatan,” ujarnya.

Dijelaskan Marwan, desa harus sudah menjadi kekuatan utama pembangunan, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan membangun kemandirian desa. Di masa Jokowi-JK, dana transfer ke daerah dari kas negara sudah sebesar Rp770 triliun. Beda dengan masa orde baru dulu, di mana APBN dikelola pusat saja melalui kementerian/lembaga. “Sekarang malah sudah ada dana desa yang langsung dari kas negara. Makanya selain ada alokasi dana desa yang dari APBD Kabupaten, juga ada dana dari pusat yang nilainya terus meningkat. Setiap dasa kalau ditotal sudah Rp1,5 miliar setahun,” imbuh Marwan.

Kepada mahasiswa, Marwan menyampaikan bahwa peranannya untuk ikut andil dalam membangun desa sangat diharapkan. Bahkan Kementerian desa sudah membuat wadah berupa forum universitas untuk desa membangun Indonesia. Arahnya agar hasil penelitian di kampus bisa diaplikasikan ke desa. “Agar jangan hasil penelitian itu mubazir dan tidak aplikatif. Mari kita padukan teori demgan praktik untuk pembangunan desa,” tegas Marwan.

Marwan juga meminta agar para hamasiswa bersiap kembali ke desa. Melakukan KKN ke desa, dan bila perlu buat desa-desa binaan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat sambil belajar. “Apakah para mahasiswa siap kembali ke desa?” Tanya Marwan. Mahasiswa pun serentak menjawab “Siap!”..