Refleksi Partai Golkar 2016, Membangun Demokrasi Berkeadaban

17

JAKARTA-Partai Golkar melihat fundamental demokrasi Indonesia dalam ujian yang serius. Dinamika politik mutakhir terjadi karena sikap saling menghargai dan menghormati tergerus oleh ego dan kepentingan jangka pendek. Untuk itu, transisi demokrasi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat prosedural, tetapi harus membawa  perubahan nilai, pola pikir, dan perilaku. “Kita harus mampu membangun demokrasi yang berkeadaban, yaitu demokrasi yang membawa kebaikan dan keluhuran. Bukan demokrasi yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa,” kata Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Menurut Novanto, fundamental demokrasi Indonesia tidak akan tumbuh kuat tanpa penegakan hukum dan pemahaman terhadap filosofi kehidupan berbangsa untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan antar komponen bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam menjaga semangat keindonesiaan yang plural.

“Kedewasaan berpolitik juga mesti menjadi penuntun. Kita tidak boleh terjebak dalam hiruk pikuk politik media sosial yang terkadang penuh dengan ujaran kebencian dan berbagai berita hoax. Perbedaan dan sikap politik tak boleh membelah anak bangsa pada perpecahan, perbedaan harus menjadi kekuatan dalam memantapkan kebhinekaan dan  kemajemukan,” tekannya.

Sebab, kata Novanto, politik pada hakikatnya adalah upaya untuk membangun konsensus demi kehidupan bersama yang menjamin rasa aman, adil,  dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Politik yang tumbuh baik akan linier dengan hal-hal positif. Sementara politik yang penuh dengan ancaman, kebencian dan pembunuhan karakter hanya akan melahirkan keburukan.

“Maka peranan  partai politik sebagai wadah partisipasi politik warga negara harus ditingkatkan. Partai politik perlu memberikan perhatian pada pendidikan politik masyarakat, partai politik tidak boleh hanya mengejar kekuasaan semata, tapi lupa untuk mendidik masyarakat supaya lebih dewasa dalam berpoitik. Lebih dari itu partai politik harus hadir di tengah masyarakat untuk memberi solusi,” tandasnya.

Pada tahun 2017, lanjutnya, kita juga dihadapkan dengan pilkada serentak tahap kedua. Ada 101 daerah yang akan mengalami suksesi kepemimpinan. Rakyat harus dipahamkan agar dapat memilih pemimpin yang visioner. Pemimpin yang dapat membawa perubahan untuk kemajuan daerahnya. Karena  itu rakyat harus menentukan pemimpinnya secara demokratis bukan karena politik uang atau  pencitraan yang bersifat semu,” tutur Novanto lagi.

Indonesia, lanjutnya, juga dituntut untuk terus meningkatkan kinerja demokrasi yang masih dalam tahap sedang.  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri kini mencapai angka 72,82. Kesadaran politik masyarakat yang ditunjukkan dengan  hak-hak politik juga mengalami kenaikan sebesar 6,91 poin, naik dari 63,72 menjadi 70,63.

“Tapi, kebebasan sipil dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi menurun. Indeks kebebasan sipil turun 2,32 poin dari 82,62 menjadi 80,30 sedangkan lembaga-lembaga demokrasi turun cukup tinggi mencapai 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87,” tandasnya.

Ini menjadi tantangan karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja parlemen cenderung terus menurun. DPR perlu melakukan revitalisasi agar lebih optimal dalam membuat UU, menyusun anggaran untuk rakyat serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. “Peningkatan fungsi pengawasan juga perlu di mantapkan demi tegaknya mekanisme check and balances, karena demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol dalam  pemerintahan dan pembangunan,” imbuhnya. ***