Oleh: Lucius Karus
Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
Peristiwa penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (13/8) malam menambah deretan pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Terus bertambahnya jumlah koruptor serentak menggugat proggres pemberantasan korupsi yang di ruang publik nampaknya menjadi isu yang tidak pernah sepi. Publik kembali tercenggang seakan korupsi tidak pernah habisnua di republic ini. Bahkan, penangkapan pelaku korupsi sudah menjadi semacam rutinitas di negeri ini. Setiap peristiwa penangkapan itu diberitakan media secara besar-besaran. Sayangnya semua publikasi tersebut tak signifikan mempengaruhi berkurangnya pelaku korupsi. Perilaku korupsi tumbuh terus bak jamur di musim hujan. Entah berapa puluh orang pejabat di Negara ini yang terjaring KPK. Namun,rupanya tidak ada efek jera sedikitpun.
Gugatan terutama harus dialamatkan kepada KPK dan juga para hakim Tipikor. Bagaimana mereka menjelaskan usaha pemberantasan korupsi yang menghabiskan anggaran cukup besar seperti tak mencapai hasil? Alih-alih menimbulkan efek jera untuk korupsi, kita malah disuguhkan berita koruptor baru setiap waktu. Para pejabat anti-korupsi ini harus menjadikan penangkapan koruptor baru Rudi Rubiandini sebagai bahan untuk merefleksikan pentingnya keberadaan mereka. Terus munculnya korupsi baru juga disebabkan oleh lemahnya sanksi yang diberikan oleh pengadilan, yang membuat orang tidak perlu terlalu risau jika melakukan korupsi. Pengadilan kita masih terlalu permisif atas nama kemanusiaan universal dalam memberikan sanksi hukum bagi koruptor. Jika hukuman bagi koruptor masih ringan, maka korupsi bukan tindakan menakutkan yang pantas dijauhkan oleh para pejabat publik.
Penangkapan Rubiandini sesungguhnya mencerminkan betapa rendahnya kualitas moral pejabat negara kita. Sulit sebenarnya menerima kenyataan bahwa sebagian besar koruptor yang tertangkap selama ini merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai pengetahuan dan wawasan luas tenting hukum dan pengetahuan lain. Lalu dengan bekal ilmu hukum dan pendidikan yang tinggi itu, para pejabat ini masih berani melakukan korupsi. Itu berarti para pejabat ini melakukan kejahatan korupsi dengan sadar sepenuhnya. Mereka paham dengan celah hukum yang bisa dipermainkan, lalu memanfaatkan celah hukum yang ada untuk memperkaya diri.
Dengan latar belakang seperti di atas, sesungguhnya sangat penting untuk menekankan bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor berpengetahuan tinggi tetapi bermoral rendah ini harus seberat-beratnya. Memberikan hukuman ringan hanya akan merendahkan moral bangsa yang menginginkan korupsi dienyahkan secara tuntas dari negara ini.
Mantan Guru
Rubiandini merupakan mantan guru. Dia merupakan seorang guru besar. Apa yang bisa dikatakan terhadap profesi nan mulia tersebut jika mereka yang seharusnya menjadi model para murid itu melakukan tindakan hina melakukan perampokan duit negara? Lagi-lagi kita berhadapan dengan kondisi moral bangsa yang sedemikian hancur sehingga orang-orang yang menjadi panutan pun sudah kehilangan spiritnya untuk menjadi model bangsa umumnya.
Penangkapan Rubiandini dan juga koruptor lain menunjukan bahwa korupsi sesungguhnya tak bisa diberantas sampai tuntas. Dengan demikian nama KPK sesungguhnya tidak mempunyai makna dalam rangka menghentikan tindakan korupsi.
Yang tepat sesungguhnya haruslah Komisi Penindakan Korupsi. Koruptor harus ditindak dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dengan menerapkan penindakan melalui hukuman yang berat, korupsi akan bisa diminimalisir karena orang-orang akan berpikir sebelum melakukan korupsi.
Jadi evaluasi mengenai efektifitas pemberantasan korupsi Indonesia harus dilakukan. Kita tak bisa selalu terperangah setiap saat melihat para pejabat negara dijebloskan ke dalam penjara dan pada saat yang sama korupsi tak pernah sungguh lenyap dari negara kita.
