JAKARTA-Pola dan mekanisme rekrutmen calon presiden yang selama ini berjalan dinilai belum sesuai dengan keinginan rakyat. Alasannya, masih belum ada ruang seluas-luasnya untuk melibatkan partisipasi rakyat secara terbuka dalam menentukan capresnya. “Mekanisme rekrutmen kepemimpinan nasional saat ini masih belum sejalan dengan spirit reformasi dan demokratisasi,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (PG), Akbar Tandjung dalam diskusi ‘Mekanisme Penentuan Capres’ bersama anggota DPD RI, Elnino M. Husein (Dapil Gorontalo), dan pengamat politik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Thariq Modanggu di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (15/3).
Oleh karena itu, lanjut mantan Ketua DPR ini, UU Pilpres mau tak mau harus segera direvisi, sesuai dengan perkembangan jaman, terutama alam demokrasi. “Karena itu mekanisme pencapresan dalam UU Pilpres itu mesti diperbaiki, agar pemimpin yang dihasilkan benar-benar pilihan rakyat,” tambahnya
Lebih jauh Akbar mendoorong agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penjaringan calon presiden-calon wakil presiden dari daerah. Selain memunculkan para gubernur yang berprestasi dan sukses membangun daerahnya. “Rekrutmen capres alternatif bisa dilakukan oleh internal DPD RI melalui 33 provinsi dengan menanyakan langsung kepada rakyat di daerah untuk memilih siapa-siapa yang layak dan pantas menjadi capres,” ujarnya
Menurut Akbar, salah satu contoh, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang kinerjanya terus membaik dan mendapat sambutan baik di hati rakyat. Maka tidak mustahil bisa tampil sebagai capres di 2019. “Itu penting. Sebab dalam demokrasi itu seorang pemimpin harus mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat,” tambahnya.
Menanggapi usulan Akbar tersebut, Elnino mengaku siap menyampaikan hal itu pada pimpinan DPD RI Irman Gusman dan Laode Ida. Setidaknya DPD katanya, DPD selain menjaring tokoh-tokoh daerah, tokoh nasional di luar parpol seperti Mahfudh MD, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, juga menghadirkan capres-capres yang sudah muncul di kancah politik nasional. “DPD bisa melakukan itu dengan bertanya langsung pada rakyat, siapa yang pantas menjadi capres?” ujarnya.
Namun Elnino pesimis penjaringan capres lewat DPD itu bisa ikut bertarung di Pilpres 2014. Karena selama ini konstitusi dan UU Pilpres tidak memberikan peluang terhadap capres di luar parpol atau independen. “UU Pilpres dengan parliamentary treshold (PT) sudah jelas 20 % dan harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Kalau UU itu tak direvisi, maka sulit ada capres dari luar parpol,” katanya khawatir.
Sementara Thariq menegaskan Pilpres 2014 mendatang merupakan peluang baik untuk membangun peradaban bangsa ini, melalui sebuah proses politik dan demokratisasi dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi rakyat. “Tapi, kalau tetap didominasi oligarki parpol, maka sulit bangsa ini akan maju dan bangkit dari keterpurukan,” tuturnya. **can
