Rektor IKIP PGRI:Madiun Butuh Bandara Komersial

43
Rektor IKIP PGRI Madiun, DR. H. Parji MPd

MADIUN-Wilayah Madiun dan sekitarnya mendesak memiliki bandara komersial untuk mengatasi lambatnya pertumbuhan ekonomi. Selama ini wilayah Madiun dan sekitaranya sangat tergantung pada bandara Juanda di Surabaya dan Bandara Adi Sumarmo di Solo. Dengan memiliki bandara sendiri, dipastikan pertumbuhan ekonomi wilayah Madiun dan sekitarnya akan bertumbuh dengan cepat karena para calon investor akan dengan mudah mencapai destinasi investasi.

Demikian ditegaskan oleh Rektor IKIP PGRI Madiun, DR. H. Parji MPd dalam penjelasannya kepada media, Senin (13/6). “Wilayah Madiun dan sekitarnya berada pada posisi pertengahan antara Solo – Madiun – Surabaya dengan jarak tempuh menggunakan mobil dan kereta api hampir sama. Di Madiun ada bendara Iswahyudi, namun itu digunakan untuk kepentingan militer,” ujar Parji.

Menurut Parji, bandara komersial di Madiun itu nantinya akan mengembangkan daerah Pacitan, Magetan, Ngawi, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo dan Nganjuk.  Dalam konteks ini, keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan juga hambatan interaksi sosial dengan kota besar lainnya akan terselesaikan. Wilayah-wilayah tersebut menurut Parji tidak berbeda satu sama lain pada saat ini dalam pertumbuhan ekonominya.

Dijelaskan lebih lanjut, dengan perbaikan sistem perkeretapian, jarak tempuh ke Solo atau ke Surabaya memang lebih cepat. Tetapi, tidak setiap saat ada kereta api menuju Solo ataupun Surabaya. Sebagai kota penghubung (hub), Madiun memiliki potensi ekonomi yang cukup strategis. “Ke Solo saat ini dari Madiun dapat ditempuh dalam waktu 1,5 – 2 jam. Namun kereta api jurusan Madiun – Solo atau Madiun Surabaya tidak setiap saat ada, misalnya, setiap jam sekali. Jika menggunakan mobil, jarak tempuh Madiun Solo memakan waktu sekitar 4 jam jika melalui Tawangmangu. Jarak tempuh Madiun – Solo akan lebih lama jika tidak melalui Tawangmangu. Hal yang sama juga jarak tempuh ke Surabaya dari Madiun,” Tegas Parji.

Daerah Madiun, Pacitan, Magetan, Ngawi, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Nganjuk yang oleh Parji disebut sebagai daerah Matraman secara pertukaran budaya juga akan berkembang jika bandara komersial itu jadi diwujudkan. Sebelum pemerintahan Joko Widodo, menurut Parji, ada wacana pembangunan bandara komersial. Namun tidak diketahui alasan penghentian realisasi pembangunan bandara komersial itu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, secara politis jika pembangunan bandara komersial diwujudkan, wilayah Madiun dan sekitarnya akan terbebas dari noda hitam sejarah tahun 1948 yang selalu diungkit karena kepentingan politik. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat wilayah-wilayah tersebut adalah penting dan merupakan tanggung jawab semua pihak.