Reshuffle Cuma Bagi-Bagi Jabatan Ala Presiden Jokowi

Reshuffle Cuma Bagi-Bagi Jabatan Ala Presiden Jokowi

11
0
BERBAGI

Uchok Sky Khadafi
Direktur Center for Budget Analysis

Pergantian menteri saat ini, adalah bagian dari bagi bagi Jabatan antara partai politik dengan Presiden Jokowi. Hal ini bisa dilihat dari masuknya Partai Golkar dan PAN dalam Kabinet Kerja kali ini.¬† Padahal, saat pemilihan presiden, kedua partai adalah “musuh” utama politik Jokowi. Tapi demi mengamankan dan tidak ingin adanya kegaduhan politik maka kedua partai ini diakomodasi dalam kabinet Jokowi. Karena itulah maka pergantian menteri bukan semata-mata untuk meningkat pelayanan kepada rakyat. Namun lebih pada aspek politik.

Jelas tidak mungkin meningkatkan pelayanan rakyat, karena penyerapan anggaran di setiap kementerian saja masih rendah, rata rata asumsi masih dibawah 30 persen.

Meski reshuffle kali ini merupakan bagi bagi Jabatan, namun tidak ada salahnya Presiden Jokowi memperhatikan hal hal berikut ini :

Pertama, Jaksa Agung harus diganti oleh Jokowi. Walau Jaksa agung ini, nyaman untuk Jokowi. Tapi tidak terlalu nyaman untuk publik ketika kasus korupsi bansos medan terungkap. Jokowi harus mendengar hati nurani publik agar jaksa agung diganti, dan abaikan rasa ewuh pakewuh terhadap Ketum Nasdem Surya Paloh. Jaksa agung harus profesional bukan kader partai. Walaupun Surya p
Paloh menganggap jaksa agung saat ini adalah kader terbaik nasdem, tapi kinerjanya dinilai masih minim prestasi. Apakah ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi atas kinerja jaksa agung yang miskin pretasi.

Kedua BIN harus diganti, ini juga terkihat minim prestasi dan banyak terjadi kecolongan informasi, seperti tiba tiba meledaknya Bom Thamrin. Namun juga perlu diingat BIN jangan diserahkan pada polisi. Karena hanya akan membuat “kakak tua”, akan terlihat TNI tak mau dipimpin oleh “adik muda”.

Padahal saat ini, orang-orang intelijen itu masih banyak dipegang oleh kader kader dari TNI. Maka Presiden Jokowi, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri agar polisi memimpin BIN, bukan tidak mungkin malah BIN secara otomatis bisa lumpuh.

Oleh karena itu maka jalan tengahnya adalah, Presiden harus mencari orang sipil, yang berkarir dari BIN sejak dari bawah sampai tingkat paling atas, tapi belum pernah jadi kepala BIN. Artinya ini orang, profesinya memang intelijen dan untuk ditampilkan dipublik saja tidak mau memperlihat bahwa dia seorang yang cakap atau pengalaman dalam dunia intelijen. Paham tentang peta konflik timur tengah atau ISIS.

Ketiga  agar tidak terjadi gaduh untuk reshuffle jilid 2 ini,maka menteri yang harus diganti adalah orang orang profesional yang tidak punya partai.

Seperti menteri pendidikan, kesehatan, pariwisata, perhubungan, menteri BUMN dan menteri komunikasi dan informasi. Ini menteri semua ada yang tidak punya prestasi dan ada juga saat Lebaran, tidak bisa melayanin pemudik di Brexit Tol. Kalau menteri menteri ini diganti, tidak bakal membuat kegaduhan. Dan dengan demikian, Presiden Jokowi masih berkomitmen dan mempercayai menteri menteri dari partai pendukungnya, yang saat kemarin berdarah darah untuk memenangkan Jokowi menjadi presiden.

Keempat, Yang harus fokus untuk diganti juga adalah menteri menteri ekonomi. Seperti menko ekonomi, menteri keuangan, menteri bumn. Dimana menteri menteri ini kurang setia dan royal sama Jokowi. Lihat saja, menteri keuangan, penerimaan negara saja turun, tapi menterinya masih senyum senyum saja seperti tanpa ada rasa berdosa. Dengan sebagian diganti menteri menteri ekonomi, diharap orang baru untuk menteri ekonomi ini, tahu bos atau presiden mereka itu adalah Jokowi, bukan orang lain.