JAKARTA-Kabar reshuffle kabinet jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali berhembus kencang. Kuatnya sinyal reshuffle ini seiring dengan terbitnya larangan Presiden Jokowi kepada semua menterinya untuk tidak meninggalkan Ibu Kota, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal berharap agar reshuffle kabinet sedapat mungkin dapat menciptakan optimisme dan harapan publik. Karena itu, komposisi anggota kabinet nantinya bisa memancarkan gairah baru bagi rakyat Indonesia.
Namun, jika pergantian anggota kabinet masih dengan pola yang sama seperti reshuffle jilid pertama maka kegaduhan pemerintahan akan terus terulang. “Mengingat beberapa partai politik yang kemarin berseberangan dengan Jokowi-JK saat pilpres, hari ini telah menyatakan diri menjadi partai pendukung pemerintah. Dan kita tentu berharap reshuffle kali ini betul-betul menjadi alat untuk menjadi ketapel pembangunan ekonomi, bukan menjadi “uang tempel” bagi partai pendukung pemerintah,” tegas Alif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/7).
Menurutnya, pergantian anggota kabinet merupakan hal yang wajar dalam setiap pemerintahan. Salah satu capain yang ingin didapatkan dari pergantian anggota kabinet ini adalah efektiftas dan kesolidan. Apalagi sejauh ini, ada kejanggalan melihat perkembangan kinerja pemerintahan sekarang ini. Terutama yang menyangkut dengan perkembangan ekonomi nasional. Bahkan paket kebijakan ekonomi yang beberapa waktu lalu telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum mampu menopang tumbuhnya ekonomi nasional.
Untuk itu, Alif mendesak Presiden Jokowi sedapat mungkin pergantian anggota kabinet didasarkan pada cita-cita Trisakti dan Nawacita yang selama ini telah menjadi program besar Jokowi-JK. “Menteri-menteri yang akan dipilih dan dilantik nanti seyogyanya orang-orang yang mampu menerjemahkan cita-cita besar Trisakti dan Nawacita, bukan kemudian memilih orang-orang yang justru menjadi anti tesa dari Trisakti,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan reshuffle kabinet harus disertai dengan pengkonsolidasian kekuatan politik baik dalam lingkaran pemerintahan sendiri maupun diluar. Presiden Jokowi harus tegas terhadap menteri yang gagal atau malah berbeda pandangan dengan kebijakan Presiden seperti beberapa waktu yang lalu. Hal ini penting agar kegaduhan kabinet yang pernah mewarnai kabinet kerja tidak boleh lagi terjadi. “Reshuffle kabinet sedapat mungkin dapat menciptakan optimisme dan harapan public,” harapnya.
Seperti diberitakan, isu perombakan cabinet kerja mencuat setelah para menteri diminta untuk tetap berada di Jakarta dalam sepekan ini. Instruksi Presiden Jokowi itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Para menteri harus tetap berada di Jakarta dari tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016.
Meski isu isu reshuffle kabinet bukanlah isu baru, tetapi peromabakan cabinet kali ini sepertinya menjadi nyata. Terlebih kemudian sebelumnya beberapa menteri telah dipanggil ke Istana Negara untuk melaporkan perkembangan kinerja kementrian masing-masing. Dan dalam beberapa waktu sebelumnya juga beberapa kader partai politik yang di indentikkan dengan partai politik yang sekarang menyatakan diri menjadi pendukung pemerintah juga telah diundang ke Istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.
